El Nino Belum Memuncak, Ancaman Karhutla Kian Membesar

Situasi karhutla 2026 kian mengkhawatirkan dengan sebaran asap pekat yang telah menjangkau 17 provinsi hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua, meski puncak El Nino diperkirakan baru terjadi pada Desember, sehingga memicu sorotan serius Komisi IV DPR RI.

JAKARTA – Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 memasuki fase mengkhawatirkan. Puncak fenomena cuaca ekstrem, El Nino diperkirakan baru akan terjadi pada Desember mendatang, namun asap pekat sudah lebih dulu meluas ke 17 provinsi.

Sebaran asap tak lagi hanya di Sumatera dan Kalimantan. Kini sudah menjangkau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi ini yang membuat Komisi IV DPR RI kompak bersuara keras.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi puncak El Nino pada Desember mendatang. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berlangsung dapat meningkatkan emisi karbon, memperparah anomali cuaca, serta mempersulit penanganan bencana.

“Dampak El Nino berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila kondisi cuaca dan kebakaran tidak segera ditangani,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (20/10).

Selain itu, Daniel meminta pemerintah terbuka terhadap tawaran bantuan ASEAN untuk penanganan karhutla. Menurutnya, bantuan internasional tidak perlu dipersoalkan selama dapat mempercepat penanganan kemanusiaan dan lingkungan. Dia mencontohkan pengalaman penanganan banjir di Sumatera dan Aceh, ketika dukungan pihak lain membantu mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali.

“Penerimaan bantuan, lanjutnya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta tetap memperhatikan koordinasi dan kewenangan yang berlaku,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mendesak Presiden menetapkan target waktu, indikator keberhasilan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas bagi kementerian dan lembaga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Februari 2026, luas lahan terbakar dilaporkan meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sekitar 3,4 juta jiwa terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum, sementara di Kalimantan Barat tercatat lebih dari 165 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari 2026,” jelasnya.

Slamet menegaskan karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu pendidikan, dan memengaruhi mata pencaharian warga. Karena itu, pemerintah perlu memperluas penanganan melalui perlindungan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi, dan penguatan pencegahan, selain pemadaman api.

“Pelaporan berkala dan evaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan, dengan evaluasi jabatan hingga pengunduran diri sebagai konsekuensi apabila pejabat gagal menjalankan tanggung jawabnya,” jelasnya.

Kejadian Berulang

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun tanpa evaluasi dan pencegahan memadai. Dia menilai cuaca ekstrem, kemarau panjang, El Nino, dan sulitnya medan pemadaman tidak boleh mengesampingkan kesiapan pemerintah.

Johan juga meminta evaluasi kinerja Menteri Kehutanan apabila perlindungan hutan belum berjalan efektif. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari pengendalian titik api, kecepatan pemadaman, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap.