Flyover Bulak Kapal Segera Dibangun, Pemkot Bekasi Kebut Ganti Rugi Lahan

Kota Bekasi - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, terus melakukan percepatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jembatan layang atau Flyover Bulak Kapal melalui pembayaran ganti lahan kepada warga terdampak.

"Pengadaan lahan terus kita kebut dan hari ini sudah memasuki tahap pembayaran. Tahapan ini dijadwalkan berlangsung bertahap kepada warga terdampak pembangunan," kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, di Bekasi, Selasa (20/10).

Dia mengatakan pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan Kota Bekasi hari ini mulai merealisasikan pemberian penggantian atas 15 bidang tanah dari total 75 bidang yang menjadi objek pengadaan lahan.

Selanjutnya pada pekan depan dijadwalkan kembali memberikan penggantian terhadap 32 bidang lain, sementara sisanya akan direalisasikan secara bertahap setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

Tri Adhianto mengaku percepatan pengadaan tanah tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan Flyover Bulak Kapal dapat segera masuk ke tahap pekerjaan fisik.

Pemkot Bekasi terus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan serta masyarakat agar setiap tahapan dapat berjalan tertib dan hak warga tetap terlindungi.

"Kita selesaikan satu per satu dengan tertib dan sesuai ketentuan. Yang paling penting, hak masyarakat terpenuhi dan prosesnya transparan serta akuntabel, sehingga pembangunan Flyover Bulak Kapal bisa segera kita lanjutkan," ujarnya.

Dia menyebut pembangunan Flyover Bulak Kapal memiliki urgensi tinggi, karena berada di kawasan perlintasan kereta api yang selama ini menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas.

Pemkot Bekasi memperoleh informasi bahwa kontrak pekerjaan fisik ditargetkan sudah dapat dimulai pada awal November 2026.

"Ini pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan langsung masyarakat. Kita ingin kawasan Bulak Kapal lebih aman, lebih lancar dan konektivitasnya semakin baik. Karena itu, proses pengadaan tanah kita dorong agar bisa segera tuntas," katanya pula.

Selain memastikan proses pembayaran berjalan sesuai ketentuan, Pemkot Bekasi juga menyiapkan dukungan bagi warga terdampak pembangunan, khususnya dalam proses pemindahan barang dan material yang masih dapat dimanfaatkan.

"Kepada warga yang sudah menerima penggantian, kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerja samanya. Pemerintah Kota Bekasi akan membantu proses pemindahan melalui perangkat daerah terkait agar warga dapat memindahkan barang-barang yang masih bisa digunakan dengan lebih mudah," katanya lagi.

Warga yang telah menerima pembayaran juga dapat mengambil barang maupun material bangunan yang masih dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan ketentuan serta jadwal pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Tarbarita Simorangkir mengatakan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan pengadaan tanah yang berlaku dengan memperhatikan kelengkapan administrasi serta hak masing-masing pihak.

"Kami memastikan seluruh proses pengadaan tanah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran dilakukan setelah persyaratan dan tahapan yang ditetapkan terpenuhi," katanya.