DKI Jakarta Perluas Layanan Disabilitas, 4.324 Orang Terserap Kerja

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas layanan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, hingga ketenagakerjaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan perkotaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10). Ia menegaskan, upaya membangun kota inklusif harus melampaui penyediaan akses fisik dan diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi seluruh warga.

“Jakarta ingin bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi membuka kesempatan, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota,” ujar Pramono.

Di bidang pendidikan, Jakarta memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB), yang terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 kepada 2.764 siswa SLB untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka.

Pada sektor kesehatan, layanan ramah disabilitas telah tersedia di 44 puskesmas dan 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sementara untuk mendukung mobilitas anak-anak penyandang disabilitas, pemerintah daerah mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute.

Dukungan juga diberikan melalui perlindungan sosial dan penyediaan alat bantu. Per September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) telah disalurkan kepada 20.890 penerima, disertai penyediaan alat bantu fisik seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat.

“Secara khusus Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dengan penerima saat ini mencapai 20.890 orang, serta menyediakan 37 unit bus sekolah ramah disabilitas khusus untuk anak-anak dan keluarga disabilitas,” kata Pramono.

Selain pendidikan, kesehatan, dan mobilitas, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi. Saat ini, tercatat sebanyak 4.324 pekerja penyandang disabilitas di Jakarta.

Pemprov DKI juga menyelenggarakan bursa kerja khusus yang menyediakan 500 lowongan pekerjaan. Di bidang kewirausahaan, sebanyak 133 penyandang disabilitas telah terlibat sebagai mitra binaan program Jakpreneur untuk mendukung pengembangan usaha dan kemandirian ekonomi.

Pramono menegaskan, pembangunan kota inklusif harus memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dan hidup mandiri. Menurutnya, keberpihakan terhadap kebutuhan warga menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan aman.

“Inklusi harus sampai pada kesempatan bekerja dan mandiri, bukan semata-mata membangun gedung tinggi melainkan sentuhan keberpihakan seperti inilah yang membuat Jakarta lebih nyaman, aman, dan kolaboratif,” tuturnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan SPEKIX menjadi salah satu wadah kolaborasi untuk mendorong pengembangan kebijakan inklusi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat dukungan bagi individu berkebutuhan khusus beserta keluarga mereka.

“SPEKIX menjadi ruang bersama untuk memperkuat inklusi bagi individu berkebutuhan khusus, di mana tema tahun ini ‘Sustaining Inclusion, Empowering Future’ menekankan bahwa inklusi harus menjadi komitmen berkelanjutan,” ujar Pramono.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi turut mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Ia menilai, langkah tersebut berpotensi dikembangkan sebagai contoh bagi daerah lain dalam memberikan akses yang setara bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

“DKI Jakarta bisa menjadi pilot project bagaimana Pemerintah DKI Jakarta mencoba dan berusaha memberikan akses yang sama untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam pemenuhan hak-haknya,” ujar Arifatul.

Menurut Arifatul, pembangunan ekosistem inklusif membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kerja sama berbagai pihak. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, tidak cukup dilakukan melalui program atau kegiatan yang hanya berlangsung pada waktu tertentu.