Pemkab Barito Timur Siapkan 8 Drone untuk Pemetaan Wilayah Karhutla.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan delapan unit drone lengkap dengan operator, sebagai upaya mendukung pemetaan wilayah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Sebanyak 19 tangki dari PDAM telah disiapkan dan dioperasikan secara bergantian agar ketersediaan air pemadaman tetap terjaga," kata Bupati Barito Timur Muhammad Yamin di Tamiang Layang, Kamis.

Menurut dia, peralatan berat milik Dinas PUPR seperti ekskavator, buldoser, compact dan grader disiapkan untuk mendukung pembukaan maupun penyekatan akses serta upaya memutus jalur penyebaran api.

Dinas Pertanian Barito Timur, kata dia, juga menyiapkan sembilan unit jonder sebagai upaya mendukung penanganan kebakaran di lapangan, termasuk dukungan dari sektor kesehatan, telah disediakan dan didistribusikan tenaga kesehatan, obat-obatan, ambulans, oksigen dan masker ke sejumlah Puskesmas dan Pustu untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap masyarakat.

"Semua harus bergerak sesuai tugas dan wilayah masing-masing. Prioritas utama adalah daerah yang paling banyak terdampak dan daerah yang memiliki potensi kebakaran besar," kata Yamin.

Pemkab Barito Timur juga akan meningkatkan sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan melalui spanduk, baliho, poster, brosur hingga media sosial. Masyarakat juga akan diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan.

Pemkab juga terus melakukan penyekatan untuk memutus jalur penyebaran api agar kebakaran tidak meluas. Pemetaan wilayah terdampak akan dilakukan secara kolaboratif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara kepolisian akan menggelar operasi patroli untuk mencegah dan menindak aktivitas yang berpotensi memicu karhutla.

Yamin menjelaskan pemerintah daerah mengubah pola penanganan karhutla dengan mendekatkan posko dan kekuatan personel ke wilayah yang paling banyak terjadi kebakaran.

Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan posko yang berada di pusat pemerintahan, sehingga kekuatan harus digeser mendekati sumber persoalan, terutama wilayah yang mencatat kejadian kebakaran cukup tinggi dan memiliki potensi kebakaran yang besar.

"Jadi, posko digeser ke wilayah yang banyak terjadi karhutla. Personel dan sarana juga harus didekatkan ke titik-titik yang rawan, sehingga ketika terjadi kebakaran, respons bisa lebih cepat," ucap Muhammad Yamin.