BPOM Ungkap Harta Karun Hayati Indonesia: 31 Ribu Berpotensi Jadi Produk Kesehatan

Rabu, 16 Sep 2026, 00:15 WIB

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, sebanyak sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam, karena itu penting adanya hilirisasi riset agar potensi tersebut berdampak pada masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pengembangan tersebut harus tetap berlandaskan ilmu pengetahuan, standar keamanan, bukti manfaat, serta mutu yang memadai. Karena itu, pihaknya menghadirkan Bersinergi dalam Riset Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Ekspansi Pasar (BRIDGE) sebagai platform yang mempertemukan hasil riset peneliti dengan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan inovasi menjadi produk yang memenuhi standar.

Ket. Foto: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat (11/9). — Sumber: Antara foto/HO BPOM

“Pemanfaatan bahan alam harus menjadi kekuatan kesehatan sekaligus kekuatan ekonomi nasional. Produk kesehatan berbasis bahan alam tidak cukup hanya dikenal secara turun-temurun, tetapi harus memiliki bahan baku yang jelas, diproduksi dengan baik, memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan memiliki bukti manfaat sesuai klaimnya,” katanya di Jakarta, Selasa.

Taruna menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan rakyat yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi. Karena itu, upaya kesehatan tidak cukup hanya mengobati ketika seseorang sakit. Dia menyoroti perlunya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan secara terpadu.

Oleh karena itu, pihaknya mengejar hal tersebut dengan cara memastikan obat, obat berbahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan produk lain yang berada dalam pengawasannya memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum produk beredar hingga setelah produk digunakan oleh masyarakat.

“Prinsipnya sederhana, masyarakat berhak memperoleh produk yang aman dan bermutu. Karena itu, tugas BPOM tidak berhenti pada pemberian izin edar, tetapi juga mencakup pengawasan proses produksi, peredaran, serta produk yang sudah berada di pasar,” tambahnya.

Namun demikian, katanya, tantangan pembangunan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kesehatan masyarakat.

“Kolaborasi harus menghasilkan langkah nyata, bukan hanya berhenti pada diskusi. BPOM siap mengawal inovasi agar berkembang secara cepat namun tetap cermat, memenuhi standar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Taruna.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Yohanes Handojo Budhisedjati menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun bangsa yang kuat.

“Membangun Indonesia yang maju harus dimulai dari rakyat yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan para ahli menjadi kunci agar bangsa Indonesia mampu memiliki ketahanan kesehatan yang kuat dan mandiri,” kata Yohanes.

Dia berharap Kegiatan Coffee Morning-Dialog Kebangsaan bertema “Rakyat Sehat, Negara Kuat” dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Tak hanya itu, sinergi lintas sektor yang kuat diharapkan dapat mendorong kemandirian kesehatan nasional, yang kemudian mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih tangguh.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.