RI Perlu Bersiap Hadapi Harga Modal Global yang Lebih Tinggi

Selasa, 15 Sep 2026, 03:05 WIB

JAKARTA - Indonesia perlu bersiap menghadapi periode harga modal global yang lebih tinggi dengan tidak membebankan respons terhadap kondisi tersebut melalui BI-Rate.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengingatkan BI-Rate tetap merupakan jangkar moneter.

Ket. Foto: Indonesia perlu bersiap menghadapi periode harga modal global yang lebih tinggi dengan tidak membebankan respons terhadap kondisi tersebut melalui BI-Rate. — Sumber: afp

“Tetapi persoalan rupiah, likuiditas domestik, capital flow dan inflasi akibat minyak tidak seluruhnya mempunyai penyakit yang sama. Karena itu obatnya juga tidak harus satu,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9).

Fakhrul menilai, tantangan Indonesia saat ini bukan semata-mata arah suku bunga The Fed, melainkan perubahan global clearing price of capital yang berpotensi berlangsung lebih lama.

Selain ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed meningkat, harga minyak juga kembali berada di atas 100 dollar AS per barel serta imbal hasil (yield) US Treasury mendekati 5 persen.

Higher for longer berarti bunga tidak turun. Yang perlu mulai kita antisipasi sekarang adalah kemungkinan bunga global justru harus naik lagi. Kalau itu terjadi, tekanan terhadap emerging markets akan datang bukan hanya melalui dollar, tetapi juga melalui repricing seluruh harga modal global,” jelas Fakhrul.

Dalam kondisi US Treasury 10 tahun mendekati 5 persen, Fakhrul menilai yield surat utang negara (SUN) perlu diberikan ruang untuk melakukan price discovery. Trimegah melihat yield SUN 10 tahun dapat bergerak menuju kisaran 7,3-7,5 persen apabila diperlukan sebagai market-clearing yield.

“Kenaikan yield SUN menuju 7,3-7,5 persen tidak harus dilihat sebagai kegagalan menjaga pasar. Justru yield yang menemukan clearing price dapat menjadi salah satu guardrail bagi rupiah karena membantu mempertahankan daya tarik aset Indonesia ketika yield global naik,” kata Fakhrul.

Menurutnya, mempertahankan yield domestik terlalu rendah ketika risk free rate global meningkat dapat mengurangi insentif investor asing masuk ke pasar Indonesia.

“Kalau yield tidak diperbolehkan melakukan adjustment, tekanan akhirnya dapat berpindah ke rupiah. Saya lebih memilih sebagian adjustment terjadi secara sehat melalui bond market daripada seluruh shock harus diserap oleh currency,” jelasnya.

Fakhrul sebelumnya memperkirakan Indonesia membutuhkan capital inflow sekitar 11 miliar dollar AS untuk membantu menjaga kestabilan neraca pembayaran dan rupiah. Karena itu, menjaga relative attractiveness aset rupiah tetap penting ketika persaingan mendapatkan modal global meningkat.

Inflasi yang Persisten

Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai Indonesia perlu menyiapkan strategi di luar kebijakan suku bunga untuk menghadapi kenaikan harga modal global.

Harga modal global jelasnya cenderung meningkat akibat inflasi yang persisten dan beban utang publik yang semakin berat. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan utang publik global telah mendekati 100 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut dan terjadi tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang,” kata Gunadi, Senin (14/9).

Kondisi tersebut menunjukkan era modal murah tidak lagi dapat dipertahankan. Situasi menjadi semakin menantang karena bantuan bilateral kepada negara-negara berkembang juga cenderung berkurang.

“Di sinilah diperlukan strategi berbeda. Pendekatan moneter semata tidaklah cukup,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan kemanfaatan modal agar setiap pembiayaan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko akibat tingginya biaya modal.

Strategi itu juga membutuhkan kebijakan fiskal yang berkualitas. Pemerintah perlu menekan defisit dan mengendalikan utang, sekaligus menjalankan reformasi struktural untuk mengurangi berbagai hambatan pertumbuhan ekonomi.

“Jangan sampai kebijakan-kebijakan fiskal malah terus menciptakan hambatan-hambatan pertumbuhan,” kata Gunadi.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.