Reunifikasi Irlandia Jadi Bara Baru Hubungan AS-Inggris

Selasa, 15 Sep 2026, 02:12 WIB

JAKARTA – Wacana penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara kembali mengemuka seiring perubahan demografi dan dinamika politik di Pulau Irlandia. Isu ini bukan sekadar persoalan perubahan batas wilayah, tetapi menyangkut identitas nasional, hubungan dengan Britania Raya, serta konsekuensi ekonomi dan politik yang kompleks.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Minggu (13/9), mengatakan penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara merupakan salah satu hal paling alami sepanjang masa, seraya menyiratkan bahwa pembagian wilayah secara historis tersebut seharusnya diselesaikan.

Ket. Foto: Presiden AS Donald Trump melambaikan tangan usai menyampaikan pidato dalam sebuah acara khusus saat kunjungannya ke Dublin, ibu kota Irlandia, pada Sabtu (12/9). Trump singgah selama beberapa jam di Dublin sebelum melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju Trump International Golf Links untuk menghadiri turnamen Irish Open. — Sumber: AFP/Brendan SMIALOWSKI

“Saya selalu mencintai rakyat Irlandia dan menurut saya Anda memiliki Irlandia Utara dan Anda memiliki Irlandia, dan menurut saya salah satu hal yang paling alami sepanjang masa adalah menyatukan keduanya,” kata Trump kepada wartawan saat berkunjung ke Irlandia, seperti dikutip dari Antara, Senin (14/9).

Trump mengklaim banyak orang setuju dengan pandangannya terkait penyatuan Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Hal ini menegaskan isu reunifikasi Irlandia semakin mendapat perhatian politik.

Menanggapi pertanyaan soal sikap Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham bahwa tidak akan ada pemungutan suara konstitusional tanpa persetujuan mayoritas di Irlandia Utara, Presiden AS itu mengabaikan penolakan resmi tersebut. “Semua orang mengatakan begitu, lalu berbagai hal terjadi,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah London menolak pandangan Trump yang sebelumnya mengatakan dalam suatu konferensi pers bersama PM Irlandia Micheal Martin di Dublin bahwa dirinya akan senang melihat Irlandia bersatu dan menyarankan penyatuan sebaiknya terjadi sekarang.

Kantor PM Inggris menegaskan persyaratan dalam Good Friday Agreement 1998 belum terpenuhi. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa referendum hanya dapat digelar ketika mayoritas di Irlandia Utara secara jelas mendukung untuk meninggalkan Inggris.

Perdebatan tersebut muncul ketika Perdana Menteri Irlandia Utara Michelle O’Neill, Perdana Menteri Skotlandia John Swinney, dan Perdana Menteri Wales Rhun ap Iorwerth dilaporkan bersiap bertemu di Cardiff pada Senin untuk membahas perubahan konstitusional dan penguatan kerja sama di luar kendali London.

Seperti diketahui, perpecahan Irlandia dan Irlandia Utara berakar dari sejarah panjang kekuasaan Inggris, perbedaan agama, dan munculnya nasionalisme Irlandia. Setelah perjuangan kemerdekaan pada awal abad ke-20, sebagian besar Pulau Irlandia memisahkan diri dari Britania Raya dan membentuk Irish Free State pada 1922.

Sementara enam wilayah di Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari United Kingdom karena mayoritas penduduknya saat itu cenderung mempertahankan hubungan dengan Inggris. Perbedaan identitas antara kelompok Nationalist yang menginginkan persatuan dengan Irlandia dan Unionist yang ingin tetap bersama Inggris kemudian memicu konflik panjang yang dikenal sebagai The Troubles.

Desakan Stop EBT

Beralih ke kebijakan energi, Trump berpendapat Inggris harus menghentikan proyek energi terbarukan dan memanfaatkan cadangan bahan bakar fosil di lepas pantai Skotlandia untuk menghindari kehancuran ekonomi. “Jika mereka membuka kawasan Laut Utara, Inggris akan menjadi negara kaya. Jika mereka tidak membuka kawasan Laut Utara, Inggris akan bangkrut,” kata Trump.

Dia menambahkan perusahaan-perusahaan minyak internasional terus mendesaknya untuk mendukung pengeboran di Laut Utara dan mengkritik impor energi Inggris saat ini dari Norwegia dan Denmark. mad/Ant/AFP/E-10

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: AFP, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.