Pemerintah Diminta Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari peningkatan angka, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Jakarta – Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan berbasis data dengan menentukan sektor yang menjadi titik pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan kondisi ekonomi daerah perlu dibaca secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan langkah intervensi.

"Yang paling penting adalah kita membaca kondisi sebelum bertindak. Dari kondisi tersebut kita tentukan titik pengungkit yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Yusharto, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Yusharto, pemerintah tidak perlu menangani seluruh faktor ekonomi secara bersamaan. Dari sembilan aspek yang meliputi realisasi APBD, investasi, infrastruktur, harga barang pokok, ekspor-impor, kesempatan kerja, pertanian dan perikanan, industri manufaktur, serta perizinan berusaha, pemerintah daerah perlu memilih tiga faktor yang paling dominan memengaruhi pertumbuhan.

"Dari sembilan pilihan ini, kita pilih tiga yang paling menentukan. Tiga hal inilah yang kemudian kita diagnosis dan kita cari solusinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia menekankan pendekatan tersebut penting agar sumber daya dan intervensi pemerintah tidak tersebar, tetapi diarahkan pada sektor yang memiliki dampak paling besar terhadap perekonomian daerah.

"Jangan sampai semua hal ingin kita lakukan, tetapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengendalian inflasi daerah menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Ia meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini inflasi agar tekanan harga, terutama akibat gangguan produksi dan distribusi pangan, dapat diantisipasi lebih cepat.

"Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi," kata Bhima.

Menurut dia, kekeringan akibat El Nino dapat mengganggu produksi pangan, sementara kebakaran hutan dan lahan berpotensi menghambat distribusi, terutama di luar Pulau Jawa.

"Saya kira perlu adanya koordinasi dengan early warning system untuk inflasi di level daerah. TPID bisa dimaksimalkan lagi kerjanya," ujarnya.

Bhima mengingatkan kenaikan harga pangan dan energi dapat menekan konsumsi rumah tangga karena masyarakat akan mengurangi belanja kebutuhan sekunder dan tersier.

"Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang," katanya.

Distribusi Pangan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi kunci menjaga daya beli sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

"Langkah pemerintah dan BI fokus untuk jaga supply barang agar bisa penuhi permintaan dari masyarakat. Kedua, distribusi barang harus lancar," kata Esther.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memantau ketersediaan komoditas utama seperti beras, daging ayam ras, dan cabai. Pasar murah, subsidi distribusi, serta bantuan sosial yang tepat sasaran juga dapat digunakan ketika harga kebutuhan pokok meningkat.

Dengan demikian, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan kombinasi antara penentuan sektor prioritas berbasis data, pengendalian inflasi, penguatan pasokan dan distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat.