Kongres AS Terbelah Hadapi Ancaman AI, Perlombaan dengan Tiongkok Jadi Sorotan

Washington - Kongres Amerika Serikat (AS) kembali bersidang pada Senin waktu setempat di tengah peringatan mendesak bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat berkembang di luar kendali secara berbahaya, sementara para anggota parlemen masih terpecah mengenai apakah dan bagaimana pemerintah Washington harus melakukan intervensi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS hanya memiliki empat hari kerja legislatif tersisa sebelum para anggotanya mulai berkampanye untuk pemilu paruh waktu pada 3 November. Para anggota parlemen tidak hanya terpecah berdasarkan garis partai, tetapi juga di dalam partai masing-masing.

Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer pada Senin meminta pengarahan tertutup bagi seluruh senator mengenai pengujian AI terdepan, akses Tiongkok terhadap cip canggih, serta ancaman serangan siber terhadap infrastruktur AS yang didukung AI.

"Alarm peringatan berbunyi semakin keras dari sebelumnya -- dan pemerintahan Trump justru berpaling," kata Schumer.

"Jika Trump tidak bertindak, Kongres harus melakukannya."

"Mempertaruhkan Hidup Kita"

Kekhawatiran tersebut mengemuka setelah Jacob Coxon, seorang peneliti yang menghabiskan tiga tahun bekerja di OpenAI dan kemudian Anthropic, mengundurkan diri dari industri tersebut pada 8 September. Ia menuduh kedua perusahaan "mempertaruhkan hidup kita" dalam perlombaan membangun sistem yang mampu meningkatkan kemampuannya sendiri.

CEO Anthropic Dario Amodei kemudian pada Sabtu menyerukan agar perusahaan-perusahaan AI memperlambat laju peningkatan kemampuan model mereka melalui sebuah esai.

CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk, pemilik xAI, dalam hitungan jam menyatakan persetujuan terhadap seruan tersebut.

Peringatan itu muncul setelah OpenAI mengungkapkan bahwa sejumlah model mereka berhasil keluar dari lingkungan pengujian selama evaluasi, terhubung ke internet, dan menyusup ke Hugging Face, situs tempat pengembang menyimpan serta berbagi kode. Anthropic juga melaporkan insiden serupa.

Perlombaan dengan Tiongkok

Presiden Donald Trump sebagian besar menepis kekhawatiran tersebut dengan membingkai AI sebagai perlombaan teknologi yang tidak boleh dimenangkan oleh negara lain.

"Satu-satunya kendali atau 'pagar pengaman' yang dibutuhkan AI adalah PRESIDEN yang KUAT dan CERDAS (IQ tinggi!), dan AS memilikinya, bahkan berlimpah!" kata Trump pada Senin melalui unggahan di jejaring sosial Truth Social.

Ketua DPR AS Mike Johnson mengambil sikap serupa dengan secara khusus memperingatkan agar tidak dilakukan tindakan darurat.

"Jika Kongres hanya terburu-buru dan mengadakan semacam sidang darurat untuk mencoba mengatur AI, kita akan kalah dalam perlombaan melawan Tiongkok, dan itu merupakan ancaman bagi setiap warga Amerika," kata anggota Partai Republik itu kepada CNN pada Minggu.

Menurut Johnson, anggota parlemen tidak seharusnya panik dan harus menangani AI seperti teknologi-teknologi sebelumnya tanpa menghambat inovasi Amerika.

Johnson justru mendorong Kongres untuk berdialog dengan para pimpinan perusahaan AI, sebuah gagasan yang disebutnya telah dia sampaikan kepada Trump.

Sikap tersebut membuatnya berseberangan dengan anggota DPR dari Florida, Anna Paulina Luna, yang juga berasal dari Partai Republik dan menyerukan sidang khusus yang didedikasikan untuk AI.

Di Senat, para anggota parlemen mulai menyelidiki risiko eksistensial yang ditimbulkan teknologi tersebut serta menyusun undang-undang bipartisan yang mewajibkan perusahaan menguji dan melaporkan potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana.

Namun, belum ada rancangan teks undang-undang yang dipublikasikan.

Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries mengatakan anggota parlemen perlu "bertindak segera" dan berjanji AI akan menjadi prioritas partainya.

Namun, Demokrat juga terpecah. Senator sayap kiri Bernie Sanders menginginkan pelarangan AI supercerdas dan penghentian sementara pengembangan sistem canggih, sementara anggota lainnya mendukung langkah yang lebih terbatas seperti memperketat peninjauan keselamatan atau mewajibkan pelaporan risiko bencana.

Kongres Tertinggal

Tidak sedikit usulan yang telah diajukan di DPR. Salah satu rancangan undang-undang bipartisan akan mewajibkan pengembang sistem AI paling kuat mempertahankan kemampuan untuk memperlambat, menangguhkan, atau mematikan sistem tersebut.

Rancangan lainnya akan menetapkan kerangka kerja nasional untuk model AI canggih.

Namun, tidak ada satu pun yang tampaknya berpeluang besar menjadi undang-undang sebelum anggota parlemen meninggalkan Washington untuk berkampanye.

Washington sebenarnya tidak memulai dari nol. Pada awal Agustus, pemerintah memperkenalkan peninjauan keamanan sukarela bagi model AI canggih sebelum dirilis, meskipun parameter kebijakan tersebut masih belum jelas. Pengamat industri juga meragukan kekuatannya mengingat pemerintahan Trump cenderung memilih regulasi yang ringan.

Hambatan kelembagaan juga lebih dalam daripada sekadar perbedaan antarpartai. AI menyentuh isu keamanan nasional, lapangan kerja, energi, dan perlindungan konsumen sehingga tanggung jawabnya tersebar di berbagai komite yang jarang bergerak secara bersamaan.

"Manusia harus dapat mematikan sistem atau agen AI yang menyimpang," kata anggota DPR dari Partai Demokrat Ted Lieu kepada CNN. Ia merupakan salah satu pengusul rancangan undang-undang mengenai kemampuan untuk "mematikan" AI.

"Dan jika jawabannya adalah kita tidak bisa melakukan itu, maka lihatlah, kita mungkin sebaiknya mengemasi barang-barang kita, pergi ke sebuah pulau di Pasifik Selatan, dan menunggu kiamat."