Transjakarta Mau Masuk Kepulauan Seribu, DPRD DKI Soroti Tarif hingga Beban APBD

Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperluas layanan transportasi hingga Kepulauan Seribu belum memiliki kajian yang matang.

Menurut Nova, sejumlah aspek penting masih perlu dikaji secara menyeluruh, mulai dari tarif, kebutuhan armada, skema subsidi atau public service obligation (PSO), hingga bentuk pengelolaan layanan.

“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Meski menilai kajian belum lengkap, Nova mengatakan DPRD DKI tetap mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak terlebih dahulu diumumkan kepada publik sebelum seluruh aspek teknis dan pembiayaan selesai dikaji.

Hingga kini, kata Nova, belum ada kepastian mengenai tarif yang akan dikenakan kepada penumpang maupun skema operasional layanan transportasi laut tersebut.

Nova juga menyoroti rencana Transjakarta membentuk anak perusahaan untuk mengelola layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu. Menurut dia, pembentukan perusahaan baru berpotensi menambah beban biaya karena membutuhkan struktur organisasi dan sumber daya manusia tambahan.

Selain itu, ia mengkhawatirkan ekspansi ke sektor transportasi laut dapat meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pasalnya, layanan Transjakarta selama ini masih memperoleh dukungan PSO dari pemerintah.

Nova mengaku telah menanyakan kepada Direktur Utama Transjakarta apakah layanan transportasi laut tersebut dapat berjalan tanpa dukungan PSO.

Namun, pihak Transjakarta menyatakan layanan tersebut akan sulit beroperasi tanpa subsidi apabila tarif tetap ditetapkan terjangkau bagi masyarakat.

“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya,” tutur Nova.

Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kondisi fiskal sebelum mengembangkan layanan baru dan berhati-hati dalam menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Transjakarta Siapkan Kajian

Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan pihaknya menargetkan proses transisi penugasan pengelolaan transportasi laut ke Kepulauan Seribu berlangsung sekitar satu tahun dan layanan mulai beroperasi pada Juni 2027.

Sebagai bagian dari persiapan, Transjakarta telah mengunjungi lima pulau, yakni Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.

"Kami juga kemarin bertemu dengan operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka adalah, berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator," kata Welfizon di Jakarta, Kamis.

Dari kunjungan tersebut, Transjakarta menghimpun aspirasi masyarakat terkait peningkatan cakupan dan frekuensi layanan, konektivitas antarpulau, kemudahan pembelian tiket, peningkatan standar keselamatan, serta tata kelola usaha kapal tradisional.

Transjakarta juga tengah menyiapkan kajian strategis yang mencakup aspek regulasi, model operasional, sumber daya manusia, kepelabuhanan, skema peralihan, model bisnis, analisis pasar dan permintaan, proyeksi keuangan, serta kondisi sosial masyarakat.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan model pengelolaan dan operasional transportasi laut yang akan diterapkan di Kepulauan Seribu.