Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Ditargetkan Mulai 2028, Anggarannya Rp302 Triliun

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan program pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditargetkan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028.

Saat ini, DPR RI bersama pemerintah masih memetakan kebutuhan anggaran program tersebut karena cakupannya yang luas.

"Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Said, berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.

Said mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp5 triliun. Berdasarkan rekomendasi Banggar, program tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pelaksanaan pendidikan gratis, kata dia, tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan tata kelola.

"Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola," katanya.

Said memperkirakan cakupan program pada 2028 dapat dimulai sekitar 60-75 persen sebelum diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

"Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif, termasuk biaya per siswa dan jumlah sekolah yang akan menerima program tersebut.

Siapkan Grand Design

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

Teddy mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menyiapkan peta besar atau grand design pelaksanaan program pendidikan tahun 2027, menyusul rencana kebijakan sekolah gratis.

"Arahan dari Presiden adalah untuk membuat grand design, coba lihat lagi uang Rp824 triliun satu tahun, itu bukan uang yang kecil, bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ," kata Suahasil dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis.

Suahasil menjelaskan pemerintah tengah meninjau kembali desain penggunaan anggaran pendidikan yang mendapat alokasi sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Dukung Pendidikan Gratis

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Yuddy Chrisnandi mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Yuddy, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga sederhana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014-2016 itu mengaitkan pandangannya dengan pengalaman pribadi menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga negeri.

"Saya sejak masuk sekolah dasar hingga menyelesaikan doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara. Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya," katanya.

Terlebih pada era sekarang, lanjut Yuddy, biaya pendidikan menjadi beban yang cukup berat bagi orang tua, termasuk bagi mereka yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.