Parpol Harus Benahi Sistem Perekrutan Calon Pemimpin

JAKARTA - Partai politik (Parpol) berperan penting menentukan kualitas pemimpin nasional dan pemimpin daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh sebab itu, partai politik tidak cukup hanya diperkuat sebagai peserta pemilu, tetapi juga perlu mencakup penguatan kaderisasi, rekrutmen, demokrasi internal, dan representasi masyarakat.

Demikian kesimpulan pendapat Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Sahran Raden, Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo dan Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah yang dirangkum di Jakarta, Minggu (30/8).

Suko Widodo menilai, perbaikan kualitas Pilkada serentak tidak cukup dilakukan oleh penyelenggara pemilu melainkan harus bersama-sama dengan partai politik yang harus membenahi proses rekrutmen dan pencalonan kepala daerah.

KPU dan Bawaslu kata Suko perlu diperkuat, terutama dalam hal kewenangan dan independensinya, agar lebih mampu menegakkan aturan dan mencegah partai politik maupun kandidat mencari celah dalam regulasi.

“KPU dan Bawaslu harus bebas intervensi. Dua lembaga ini harus tegas menegakkan aturan seperti di masa-masa awal KPK yang kuat, sehingga sulit ditekan atau dipengaruhi kepentingan politik,” kata Suko. Dia juga mendorong agar dana yang digunakan dalam proses Pilkada diaudit secara transparan dan teliti. Dengan transparansi, maka bisa mencegah munculnya praktik politik uang maupun transaksi politik yang berpotensi memengaruhi pemerintahan setelah kandidat terpilih.

 “Selama ini audit yang benar belum dilakukan, dana yang dikumpulkan dan digunakan partai politik dalam Pilkada harus diaudit secara transparan dan teliti,” katanya. Kalau ditemukan penyimpangan, konsekuensi jelas, sanksi tidak cukup hanya diberikan kepada kandidat atau tim yang terlibat, tetapi juga harus menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam mengikuti Pilkada berikutnya.

 Parpol juga diminta memperbaiki sistem rekrutmen calon kepala daerah, bukan hanya mempertimbangkan popularitas dan kemampuan finansial calon, tetapi memprioritaskan kandidat yang punya kapasitas dan berintegritas, jujur, tegas, dan memahami persoalan daerah. Kualitas kandidat akan sangat menentukan kualitas pemerintahan setelah Pilkada. “Kalau sejak awal yang menjadi ukuran adalah uang dan popularitas, kita berisiko mendapatkan pemerintahan yang kemudian terbebani kompromi politik, politik uang, bahkan korupsi,” katanya.

Demokrasi Sehat

Sementara itu Hery Firmansyah menegaskan bahwa sehat tidaknya demokrasi sangat bergantung pada kualitas parpol. “Parpol merupakan entitas utama pembentuk dan penentu dari sehatnya demokrasi dalam pemerintahan, sehingga mereka menyeleksi secara ketat para calon pemimpin,” kata Hery.

Dia pun menyayangkan praktik yang masih dilakukan sejumlah parpol saat ini yang menempuh cara instan dalam merekrut calon, tidak melalui proses kaderisasi yang panjang, tetapi demi meraup suara mereka shortcut yang tidak pernah punya karir dan rekam jejak yang jelas.

“Parpol tidak boleh hanya fokus pada keterpilihan, tetapi juga pada kualitas orang yang diusung dan tugas membangun integritas itu dari awal harus dilakukan,” pungkas Hery.