Kemenko Polkam Terima Aspirasi SP PLN: Isu Ketenagalistrikan Berdampak ke Stabilitas Nasional

Di akhir pertemuan, Heri memastikan seluruh aspirasi SP PLN akan dirangkum dan disampaikan langsung kepada Menko Polkam untuk ditindaklanjuti serta dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kesempatan itu SP PLN juga menyampaikan enam rekomendasi. Mulai dari evaluasi kebijakan oversupply dan skema take-or-pay, pengaturan transisi energi yang berkeadilan termasuk PLTS Atap, penegasan peran PLN sebagai pengendali sistem agar power wheeling tidak melemahkan fungsi system operator, penyederhanaan tata kelola holding-subholding, penguatan SDM melalui regenerasi dan perlindungan kesejahteraan, hingga menjadikan ketahanan energi sebagai prioritas kebijakan nasional.

“Kelalaian hari ini akan menjadi beban besar bagi masa depan. Setiap kebijakan yang diambil hari ini menentukan ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia di masa depan,” kata Abrar.

SP PLN menegaskan sikapnya bukan menolak transisi energi maupun keterlibatan swasta. Yang ditekankan adalah setiap kebijakan harus menjaga keandalan sistem, keadilan biaya, dan keberlanjutan PLN sebagai penyedia listrik nasional sesuai amanat konstitusi.

“Bersama PLN, kita jaga ketahanan energi. Bersama seluruh anak bangsa, kita wujudkan kedaulatan energi. Demi Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Abrar.