Komisi III: Kasus Penyadapan Presiden Diusut dengan Pasal Makar

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain diusut dengan delik tindak pidana makar.

Dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11), Habiburokhman menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.

Dia menekankan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

“Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?” kata dia.

Habiburokhman juga menduga di balik operasi itu terdapat “target politik kotor berskala amat besar” yang tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu, komisi bidang penegakan hukum memandang perlu pengusutan perkara dikembangkan kepada dugaan makar. Bersamaan dengan itu, Komisi III juga meminta Polri menghentikan total seluruh operasi ilegal serta mengingatkan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” katanya.