Tekan Harga Cabai dan Tomat, BI Sulawesi Selatan Perkuat Kemitraan dengan Petani

MAKASSAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan memperkuat kemitraan dengan petani agar target penurunan harga komoditas cabai dan tomat dalam dua bulan ke depan dapat tercapai.

"Jadi, melalui penguatan pasokan, peningkatan produksi, serta kerja sama dengan petani dan pemerintah daerah, kedua harga komoditas strategis itu dapat ditekan," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, di Makassar, Kamis (12/11).

Dia mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi pangan di Sulsel, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura yang memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Sebelumnya Rizki mengungkapkan cabai dan tomat menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian karena turut mendorong inflasi di sejumlah daerah pada Oktober 2026.

Karena itu, salah satu langkah yang tengah dijajaki pemerintah daerah bersama Rumah Tani Nusantara (RTN) adalah membangun skema kemitraan sebagai "offtaker" atau pihak yang membeli hasil produksi petani.

Skema ini diharapkan dapat menjamin kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ketika terjadi kekurangan di pasar.

Komoditas yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut meliputi cabai merah, cabai keriting, tomat dan bawang merah. Selain membantu penyerapan hasil panen, pengembangan komoditas juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong yang memiliki potensi pertanian.

Tekanan harga cabai di Sulsel terlihat dari perkembangan harga di sejumlah daerah. Berdasarkan pemetaan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel per 11 November 2026, harga cabai rawit merah di Makassar rata-rata Rp80 ribu per kilogram, sedangkan cabai merah keriting Rp73.125 per kg.

Bahkan, harga cabai rawit merah di Tana Toraja menembus Rp115.000 per kilogram. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi akibat cuaca ekstrem dan kekeringan, serta persaingan pasokan dengan daerah lain yang menawarkan harga pembelian lebih tinggi kepada petani.

Selain memperkuat produksi dan kemitraan, lanjut dia, pemerintah daerah juga menyiapkan intervensi melalui pasar murah di sejumlah wilayah. Kerja sama antardaerah turut didorong agar wilayah yang mengalami surplus komoditas dapat memasok daerah yang mengalami kekurangan.

Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar mengingatkan agar skema kemitraan antara pemerintah daerah, RTN dan petani tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kerja sama tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani tanpa menciptakan praktik monopoli atau membatasi kesempatan pelaku usaha lainnya.

Melalui penguatan produksi, kepastian penyerapan hasil panen, dan kelancaran distribusi, upaya pengendalian harga diharapkan tidak hanya menekan inflasi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan pasokan pangan hortikultura Sulsel secara berkelanjutan.