Gratis dan Mudah! Festival AHU Bantu Warga Atasi Masalah Administrasi Hukum

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mendekatkan berbagai layanan administrasi hukum kepada masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal AHU Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan festival yang digelar pada 29-31 Agustus 2026 tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan administrasi hukum.

"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat stan. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat," ujarnya.

Selama tiga hari, masyarakat dapat memperoleh informasi dan berkonsultasi mengenai berbagai kebutuhan administrasi hukum dalam satu lokasi tanpa harus berpindah dari satu loket ke loket lainnya.

Berbagai layanan Ditjen AHU akan tersedia di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung. Pengunjung dapat mengikuti klinik konsultasi, mencoba simulasi layanan digital, serta memperoleh layanan langsung di lokasi untuk jenis layanan yang memenuhi persyaratan.

Festival tersebut dijadwalkan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, lima direktorat Ditjen AHU akan membuka sejumlah layanan, antara lain pendaftaran perseroan perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Bagi pelaku usaha serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tersedia layanan pendaftaran perseroan perorangan sekaligus edukasi mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership).

Masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk keperluan lintas negara juga dapat berkonsultasi mengenai apostille.

Selain itu, tersedia layanan kewarganegaraan, fidusia, kenotariatan, PPNS, hingga layanan terkait pencatatan wasiat.

Festival tersebut juga menyediakan program "Pasti Ada Solusi" edisi khusus yang dirancang untuk menangani persoalan aktual masyarakat dengan melibatkan unit atau pejabat terkait.

Dengan program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan umum, tetapi juga berkesempatan mendapatkan pendampingan atas persoalan yang mereka hadapi.

Widodo mengatakan pola pelayanan tersebut penting untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi. Teknologi, kata dia, seharusnya tidak membuat pelayanan semakin jauh, tetapi justru mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian.

"Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya," katanya.

Selain pelayanan publik, festival tersebut menjadi ruang pembahasan kebijakan dengan membedah empat rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan.

Pembahasan tersebut melibatkan pakar, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait.

Festival bertema "Transformasi Layanan AHU yang Berdampak" tersebut menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, serta sivitas akademika.