Bongkar Kabel Menjuntai, Pemprov DKI Didesak Paksa Operator Masuk Jaringan Bawah Tanah

Jumat, 18 Sep 2026, 01:20 WIB

JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike memasifkan penerapan Gerakan 5M guna menata kabel udara yang semrawut di seluruh wilayah ibu kota sekaligus meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan jelang memasuki usia lima abad. 

“Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga (DBM) berkolaborasi dengan asosiasi dan operator utilitas meluncurkan Gerakan 5M untuk menata kabel udara,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Kamis (17/9).

Ket. Foto: Arsip foto - Pengendara sepeda motor melaju di samping kabel utilitas yang semrawut di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta, Rabu (17/9). — Sumber: ANTARA/Ika Maryani

Gerakan 5M meliputi Menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), Melakukan relokasi mandiri, Mengikat kabel udara aktif, Memotong kabel yang tidak berfungsi, serta Meninggikan kabel yang menjuntai.

Dirinya mendorong gerakan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat penurunan kabel udara ke bawah tanah. Sebagai kota modern, Jakarta membutuhkan jaringan utilitas yang tertata dan tidak semrawut.

"Apalagi kita sekarang sudah ada Perda. Tinggal Pergub dan turunannya yang sedang difinalisasi. Setelah itu, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menurunkan semua kabel ke bawah," kata dia.

Ia menilai penataan kabel tidak dapat dilakukan Pemprov DKI seorang diri karena itu, keterlibatan operator utilitas dan pihak swasta, termasuk melalui relokasi mandiri perlu diperkuat agar penataan dapat berjalan lebih cepat.

Penurunan kabel listrik milik PLN juga memiliki tantangan tersendiri karena berkaitan dengan faktor keselamatan.

Di sisi lain, PLN masih melakukan kajian dan uji coba untuk memastikan proses penurunan kabel ke bawah tanah tidak menimbulkan risiko induksi listrik.

"Kalau listrik memang riskan. Jadi kita berharap PLN bisa segera menemukan caranya. Kalau itu sudah selesai, berarti semuanya juga nanti bisa turun," katanya.

Yuke meminta pembangunan SJUT disinergikan dengan pekerjaan utilitas lainnya agar tidak menimbulkan gangguan berulang bagi masyarakat.

Menurutnya pekerjaan galian untuk SJUT, jaringan air, maupun utilitas lainnya harus direncanakan dan dikoordinasikan secara matang.

Untuk tahun ini, dirinya berharap pembangunan SJUT yang telah direncanakan dapat diselesaikan. Sementara mulai 2027, cakupan pembangunan diharapkan diperluas dengan melibatkan pihak ketiga apabila kemampuan anggaran pemerintah terbatas.

"Minimal di beberapa lokasi kelihatan, terutama di jalan-jalan protokol. Sambil membenahi yang kusut di jalan-jalan kecil dan di dalam permukiman warga," tuturnya.

Ia menambahkan penataan kabel tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan aman, tetapi juga berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.

Namun dirinya mengingatkan agar biaya penataan jaringan utilitas tidak dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif layanan.

"Jangan sampai nanti dijadikan alasan karena ada cost yang lebih besar sehingga menaikkan harga, entah internet atau apa. Harusnya memang dibatasi," kata dia.

  • dprd dki jakarta
  • pemprov dki jakarta
  • kabel semrawut
  • gerakan 5m

Redaktur: alfred

Penulis: Alfred, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.