AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) pada Senin (24/8) menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, mencabut penetapan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang disertai dengan pembatasan ekonomi yang berat dan menandai langkah lain dalam menghangatkan hubungan antara kedua negara.

Kementerian Luar Negeri AS juga mencabut penetapannya terhadap Front al-Nusra yang kemudian dikenal sebagai Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), sebagai organisasi teroris global. Kementerian Keuangan AS pun telah mengumumkan pencabutan sanksi yang terkait.

Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh HTS menggulingkan penguasa Suriah yang telah lama berkuasa, Bashar al-Assad, pada Desember 2024, dengan pemimpin kelompok tersebut, Ahmed al-Sharaa, mengambil alih jabatan presiden saat negara itu membangun kembali negaranya setelah lebih dari 13 tahun perang saudara.

"Tindakan hari ini akan membantu mendorong investasi tambahan di Suriah untuk mempromosikan stabilitas politik dan ekonomi," kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Keuangan AS mengatakan langkah-langkah tersebut sejalan dengan janji Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada Suriah. Namun lembaga tersebut pun menekankan bahwa pencabutan pembatasan terhadap Suriah tidak mengubah sikap Kementerian Keuangan AS terkait penanggulangan terorisme global dan komitmen kami untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan di Suriah.

HTS sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra dan dulunya merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah. Kelompok ini memutuskan hubungan dengan kelompok jihadis tersebut pada tahun 2016.

AS awalnya mengumumkan pada bulan Juli niatnya untuk menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, sebuah langkah yang dilihat sebagai bentuk kepercayaan kepada Sharaa.

Di sela-sela KTT NATO di Turki, Trump bertemu dengan presiden Suriah, seorang mantan jihadis yang berupaya mengubah citranya menjadi figur pemersatu setelah penggulingan rezim keluarga Assad, yang memerintah dengan tangan besi selama setengah abad.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan penghapusan nama-nama Suriah dari daftar hitam pada hari Senin akan memberi warga Suriah jalan menuju kemakmuran.

“Tindakan tersebut menghilangkan hambatan utama terakhir bagi investasi sektor swasta di Suriah dan mendorong pemulihan ekonomi Suriah serta reintegrasinya ke dalam ekonomi global," kata Menlu Rubio dalam sebuah pernyataan.

Disambut Damaskus

Para pejabat tinggi di Damaskus menyambut baik penghapusan daftar tersebut sebagai peluang besar bagi negara itu, yang masih hancur secara ekonomi setelah lebih dari satu dekade perang yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menewaskan lebih dari setengah juta orang.

Menteri Luar Negeri Suriah, Assad al-Shaibani, menggambarkan penghapusan oleh Washington DC terhadap Suriah dari daftar tersebut sebagai tonggak sejarah dan mengatakan hal itu mencerminkan komitmen negara Suriah yang baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Menteri Keuangan Suriah, Mohammed Barnieh, menggambarkan langkah tersebut sebagai kesuksesan bagi diplomasi Suriah, menurut kantor berita resmi SANA. “Hal ini membuka pintu besar dan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk memperkuat integrasi Suriah ke dalam sistem ekonomi dan keuangan global, menarik investasi dan teknologi modern, serta mendukung peluang pembangunan," ucap dia.

Kepala Bank Sentral Suriah, Safwat Raslan, memuji perkembangan tersebutm seraya menambahkan bahwa lembaganya berupaya membangun sistem keuangan modern dan andal yang mampu berkembang seiring dengan perkembangan dan memanfaatkan semua peluang. AFP/I-1