184 Ribu Warga Jateng Terdampak Kekeringan, PU Distribusikan Air Bersih ke 24 Kabupaten

JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan 16 unit mobil tangki air dan 105 unit hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan seiring meluasnya kekeringan ke 24 kabupaten/kota dan mengancam 32 daerah lainnya pada Agustus 2026.

Dari total sarana yang disiapkan, sebanyak 9 unit mobil tangki air dan 12 hidran umum telah dimobilisasi ke lapangan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah. Mobilisasi dilakukan bertahap sesuai koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Satu unit mobil tangki memiliki kapasitas 4.000 liter, sementara satu hidran umum berkapasitas 2.000 liter.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan kekeringan harus cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. 

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody di Jakarta, Selasa (25/8).

Dukungan mobil tangki telah disalurkan ke Kabupaten Jepara, Sragen, Tegal, Cilacap, Blora, Banjarnegara, dan Pekalongan. Kabupaten Tegal dan Banjarnegara masing-masing mendapat 2 unit. 

Sementara 12 hidran umum digunakan di Kabupaten Pemalang 2 unit, Banjarnegara 8 unit, dan Cilacap 2 unit.

Di Banjarnegara, distribusi air telah dilakukan di 11 titik seperti Dusun Kempyang, Dusun Karanggedang, Desa Jalatunda, Desa Wiramastra, Desa Linggasari, Desa Gemuruh, Desa Serang, Desa Kebutuhjurang, dan Desa Karanganyar. Total distribusi mencapai 108 ribu liter untuk 669 KK atau 4.638 jiwa.

Berdasarkan data BPBPK Jateng, kekeringan saat ini berdampak pada sekitar 184 ribu warga yang kesulitan memperoleh air bersih. 

Kementerian PU menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menggerakkan sarana ke wilayah yang membutuhkan, sekaligus menjaga kesiapsiagaan armada yang masih tersedia selama periode kekeringan berlangsung.