Perbaikan Subsidi harus Bersamaan dengan Percepatan Transisi ke Energi Terbarukan

Subsidi Energi - Buruh Terpaksa Berutang, sehingga Kurangi Kemampuan Penuhi Kebutuhan Dasar

Agenda iklim jangan hanya mengejar target dekarbonisasi tanpa menghitung siapa yang menanggung dampaknya. Pemangkasan subsidi berpotensi memicu kelangkaan barang dan antrean panjang yang menguras waktu produktif buruh.

JAKARTA - Kapasitas ruang fiskal yang semakin terbatas karena adanya program prioritas dan unggulan, mendorong Pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi terutama subsidi energi yang menyedot ratusan triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun.

Proyeksi realisasi (outlook) anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai 227,26 triliun rupiah atau naik dari pagu awal sebesar 210,1 triliun rupiah.

Besarnya subsidi tersebut karena konsumsi BBM bersubsidi dan gas elpiji 3 kg sejak awal tahun meningkat.

Hal itu yang mendorong Pemerintah bakal mengupayakan agar penerima subsidi betulbetul tepat sasaran.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pengurangan kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu pada 2027 karena Pemerintah bakal memberlakukan kebijakan pengendalian subsidi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan penyaluran subsidi, termasuk subsidi untuk jenis BBM tertentu.

Menanggapi pertanyaan mengenai kuota BBM subsidi 2027 yang turun menjadi sekitar 20 juta kiloliter, Ferry mengatakan pengendalian subsidi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran subsidi sekaligus mengelola beban fiskal.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan ruang fiskal yang semakin terbatas menempatkan Indonesia pada kondisi dilematis antara memilih mempertahankan subsidi dengan konsekwensi APBN akan terbebani atau menahan kebijakan subsidi energi.

“Jika dipertahankan akan membebani APBN, sementara memangkasnya berisiko menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” kata Telisa.

Mereka pun sepakat, perbaikan kebijakan subsidi harus dilakukan bersamaan dengan percepatan transisi ke energi terbarukan.

Telisa menilai transisi energi bukan hanya alat memangkas beban fiskal jangka pendek.

Ini adalah strategi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan.

“Dinamika geopolitik global menuntut pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai peredam kejut. Diversifikasi ke energi terbarukan menjadi langkah transisi yang sangat solutif,” kata Telisa.

Ia menekankan transisi harus bertahap, inklusif, dan partisipatif.

Skema subsidi juga harus berkeadilan dan terukur melalui integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil.

Direktur Eksekurif Sustain, Tata Mustasya menyoroti kelemahan pendekatan desil.

Ia menilai hanya memasukkan desil 1-4 seperti era SBY-Jokowi bisa menciptakan “pemiskinan baru”.

“Perbaikan subsidi orang harus memasukkan desil 5-8. Kelas menengah saat ini mengalami kenaikan biaya hidup dan sangat rentan turun ke desil 1-4,” ujar Tata.

Ia mengusulkan subsidi penuh pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6.

Selain menghemat subsidi energi, ini juga memperbaiki kesejahteraan.

Dalam jangka menengah-panjang, Tata mendorong reformasi struktural: elektrifikasi transportasi dan rumah tangga untuk mengalihkan dari BBM dan LPG ke listrik.

Di sektor kelistrikan, target 100 GW energi surya harus dikebut untuk keluar dari kerentanan energi.

Rentan Gejolak Harga

Sementara itu, Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry mengingatkan ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global.

“Agenda iklim tidak boleh hanya mengejar target dekarbonisasi tanpa menghitung siapa yang menanggung dampaknya. Masyarakat miskin perkotaan paling rentan,” katanya.

Ashov menyebut transisi dan perubahan kebijakan fiskal tak terhindarkan, tapi jangan sampai masyarakat kembali menanggung ongkosnya.

Sementara itu, Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh) memperingatkan dampak pengurangan subsidi energi terhadap buruh.

“Pendapatan riil buruh turun, sementara pengeluaran kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Ini memaksa buruh berutang dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.