Warga Kalbar Semakin Melek Transaksi Elektronik, Angka QRIS Mencapai Rp6,5 Triliun  

PONTIANAK – Transaksi tanpa alat tukar fisik alias elektronik semakin meluas di Kalbar. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (KPw BI Kalbar) mencatat nilai transaksi menggunakan kode batangQuick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai Rp6,5 triliun hingga Juni 2026, meningkat 112,04 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Sedangkan untuk merchant QRIS hingga Juni 2026 mencapai 552.673 merchant atau naik 28,94 persen secara year on year, dengan 74,17 persen di antaranya merupakan usaha mikro," kata Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya dalam rangkaian kegiatan Pontianak Carnaval Khatulistiwa (Pacak), Pekan QRIS Nasional (PQN), dan Festival Rupiah Berdaulat (Febri) 2026 di Pontianak, Senin.

Doni mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital di Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan, selain nilai transaksi yang mencapai Rp6,5 triliun, volume transaksi QRIS di Kalbar hingga Juni 2026 mencapai 62,9 juta kali transaksi atau tumbuh 131,97 persen secara tahunan.

Jumlah pengguna QRIS juga telah mencapai 875,4 ribu orang atau meningkat 18,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara sekitar 24 persen dari populasi dewasa di Kalbar.

Menurut Doni, peningkatan penggunaan QRIS terus didorong melalui perluasan digitalisasi pembayaran di berbagai sektor, mulai dari transportasi darat melalui QRIS Tap DAMRI, transportasi air melalui QRIS SAMPAN Bardan-Siantan, hingga sektor ritel modern di Kabupaten Kubu Raya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan Kalbar memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, antara lain pada subsektor kuliner, kriya, seni pertunjukan, seni musik, dan fesyen berbasis wastra daerah.

Potensi tersebut, kata dia, perlu dikembangkan dengan melibatkan generasi muda agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain ekonomi kreatif, Norsan menilai digitalisasi pembayaran menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah.

Melalui PQN 2026, pemerintah kabupaten dan kota didorong memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak, retribusi, pasar, parkir, pariwisata, hingga berbagai layanan publik.

"Di saat yang sama, industri perbankan diharapkan terus menjaga keandalan sistem, memperluas edukasi digital, serta memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," ujarnya.