Warga Perbatasan Terus Diberdayakan Tingkat Ekonominya

PONTIANAK – Perekonomian dan praktik-praktik usaha di perbatasan Kalbar terus diberdayakan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah terpencil dan perbatasan.

"Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalbar, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal," kata Norsan saat memaparkan program, inovasi, dan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan inklusi keuangan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Norsan, TPAKD Kalbar dibentuk sejak 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota memiliki TPAKD pada 2022. Penguatan dilakukan melalui koordinasi intensif, pendampingan, dan dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.

Norsan memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kalbar menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, dan inflasi terkendali pada 1,85 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa luasnya wilayah Kalbar, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital. Karena itu, strategi perluasan akses keuangan harus lebih adaptif.

Kalbar juga memiliki potensi besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut didukung lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi fokus utama penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.

"Tugas kita adalah memastikan potensi ekonomi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha berkelanjutan, dan literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah," ujar Norsan.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalbar menetapkan delapan tema program kerja 2025, antara lain pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), digitalisasi UMKM, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, dan peningkatan literasi keuangan. Seluruh program dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

"Keberhasilan TPAKD merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia optimistis penguatan sinergi tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi Kalbar semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," tuturnya.