Rangkul Legislatif, Gubernur Pramono Targetkan Jakarta Kota Global Top 50

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komunikasi dan kemitraan strategis dengan jajaran legislatif di tingkat daerah maupun nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri acara Silaturahmi Bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, dan DPD RI Dapil DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).

Menurut Pramono, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan Jakarta ke depan.

"Silaturahmi ini memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD, serta para wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta. Hubungan eksekutif dan legislatif harus senantiasa menjadi kemitraan strategis agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, Jakarta kini memasuki babak baru sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan target menembus jajaran 50 besar kota global pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, dukungan pemerintah pusat serta lembaga legislatif dinilai sangat penting, terutama di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026.

Ia menegaskan, setiap dukungan anggaran yang diterima Pemprov DKI akan dikelola secara akuntabel dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan maupun pelayanan publik.

"Setiap dukungan tersebut akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat," tegas Pramono.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan inovatif. Beberapa di antaranya melalui obligasi daerah, collaboration fund, kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), naming rights, hingga berbagai bentuk kemitraan strategis lainnya.

Pramono menjelaskan, berbagai skema tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keberlangsungan program prioritas pemerintah. Program yang terus diperkuat meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air minum, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Pembangunan tetap berjalan melalui program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air minum, dan penguatan ekonomi. Di antaranya KJP Plus bagi 707.477 siswa, KJMU bagi 15.825 mahasiswa, Program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah, serta bantuan sosial bagi 212.116 penerima manfaat," ungkapnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi. Menurut Pramono, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis yang mendukung mobilitas masyarakat.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, LRT Velodrome–Manggarai, hingga perluasan layanan TransJakarta menuju kawasan aglomerasi dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proyek-proyek konektivitas ini. Menjaga pembangunan Jakarta berarti menjaga pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global," pungkas Pramono.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menilai forum silaturahmi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara legislatif daerah dan nasional. Menurutnya, pertemuan itu diharapkan menjadi awal sinergi yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta.

"Pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting karena untuk pertama kalinya menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan legislatif daerah dan legislatif pusat dalam satu forum. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal sinergi yang semakin erat dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta," tutur Suhud.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia mengapresiasi penyelenggaraan forum lintas lembaga tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin dengan sistem tuan rumah bergantian di antara DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, DPR RI, dan DPD RI.

"Tentu kami sangat menyambut baik. Apalagi tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan kemungkinan penyelenggaraannya dilakukan secara bergantian. Tahun ini DPRD menjadi tuan rumah, tahun depan Pemprov DKI Jakarta, lalu berikutnya DPR RI dan DPD RI. Dengan begitu, kebersamaan dan kekeluargaan kita akan semakin erat. Kita saling berkunjung dan saling menyambut. Saya kira kita semua siap untuk itu," kata Hidayat.