Haiti Berencana Gelar Pemilu pada Desember 2026

PORT-AU-PRINCE - Dewan Pemilihan Haiti telah menetapkan 13 Desember sebagai tanggal pemilihan pertama negara yang dilanda krisis itu dalam satu dekade terakhir, sambil menunggu terciptanya lingkungan keamanan yang dapat diterima.

“Putaran pertama pemilihan presiden, legislatif dan lokal akan diadakan pada tanggal 13 Desember, bersamaan dengan pemungutan suara tentang perubahan konstitusi,” demikian bunyi dekrit dari Dewan Pemilihan Sementara, Selasa (28/7).

Putaran kedua akan berlangsung pada 21 Februari 2027, dengan hasil akhir dipublikasikan pada 7 Maret, imbuh dekrit tersebut.

Namun mereka juga memperingatkan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan tersebut bergantung pada terciptanya lingkungan keamanan yang memadai dan ketersediaan sumber daya keuangan yang diperlukan.

Jadwal tersebut juga menyebutkan pendaftaran pemilih dibuka pada 20 Juli, dan menetapkan batas waktu pendaftaran kandidat pada 2 Oktober.

Pemilu belum diadakan di Haiti sejak tahun 2016, dan presiden terpilih terakhir negara itu, Jovenel Moise, dibunuh pada tahun 2021.

Kekacauan

Saat ini geng-geng kejahatan bersenjata berpengaruh yang sebagian besar tergabung dalam aliansi besar yang dikenal sebagai Viv Ansanm, mengendalikan sebagian besar wilayah negara kepulauan itu, termasuk sebagian besar Ibu Kota Port-au-Prince yang wilayah metropolitannya dihuni oleh sekitar seperempat populasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian politik mengenai kemampuan untuk membangun keamanan yang memadai sebelum bulan Desember.

Geng-geng tersebut juga telah meluas ke wilayah tengah dan pedesaan Haiti.

Viv Ansanm, yang sendiri telah berupaya mendapatkan pengakuan politik, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan dituduh melakukan penculikan massal, pemerkosaan berkelompok, pembakaran, pembunuhan tanpa pandang bulu, serta perdagangan senjata, organ, dan narkoba.

Pasukan keamanan internasional pimpinan Kenya yang dikirim untuk mendukung kepolisian Haiti sejauh ini telah gagal membantu menghentikan kekerasan. Pasukan yang disahkan PBB tersebut kemudian diubah menjadi Pasukan Penindasan Geng (GSF) dengan mandat yang lebih besar untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata.

“Bala bantuan tambahan diharapkan dalam beberapa pekan mendatang," kata juru bicara GSF kepada AFP awal bulan ini, dengan tujuan bisa mencapai 5.500 personel berseragam dan 50 staf sipil.

Sementara itu, rencana bantuan kemanusiaan PBB untuk Haiti tahun 2026, yang dialokasikan sebesar 880 juta dollar AS, baru didanai kurang dari seperempatnya saja.

Dalam kunjungan ke negara itu pada bulan Juni lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam sikap acuh tak acuh dunia yang telah berpaling dari Haiti.

Menurut data PBB, hampir 1,5 juta orang Haiti saat ini mengungsi di negara berpenduduk sekitar 11 juta jiwa tersebut, dan lebih dari lima juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah.

"Situasi kemanusiaan di sini sangat memprihatinkan, namun ada secercah harapan," ucap Guterres dalam kunjungannya.

Kelompok negara-negara Komunitas Karibia yang dikenal sebagai CARICOM, menyambut baik keputusan dewan pemilihan umum tersebut.

Sebuah pernyataan dari kelompok tokoh terkemuka CARICOM mendesak negara-negara yang berkontribusi pada GSF untuk mengerahkan personel mereka sesegera mungkin guna memperkuat kapasitas dukungan, jauh sebelum putaran pertama pemilihan umum digelar. AFP/RFI/I-1