BGN Akan Awasi SPPG Lewat Sistem Terpadu dan Tak Bergantung Manusia

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Siang Sekolah Bergizi (MBG) dilakukan melalui sistem yang terpadu dan tidak bergantung pada manusia.

"Seluruh proses di dapur MBG akan diawasi melalui sistem digital, meliputi pencatatan bahan baku; waktu memasak; suhu memasak; waktu pendinginan; proses pengemasan; distribusi; waktu makanan diterima hingga dikonsumsi; pengembalian ompreng; proses pencucian; dan pembelanjaan bahan pangan," kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta pada Rabu (29/7).

Sistem tersebut, ujar Sudaryono, bertujuan memastikan seluruh dapur menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA).

Ia juga menegaskan, sistem informasi dan teknologi BGN yang baru saja diperbaiki telah memiliki tujuh modul, yang di dalamnya termasuk data penerima manfaat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), sekolah, hingga proses distribusi makanan.

Sudaryono juga mengakui adanya dugaan pelanggaran dan tindak koruptif dalam pelaksanaan Program MBG, yang seluruh proses hukumnya kini telah diserahkan kepada kejaksaan maupun aparat penegak hukum.

"BGN berkomitmen memberikan akses penuh terhadap seluruh data yang dibutuhkan aparat penegak hukum," ucapnya.

Saat ini BGN juga menyiapkan portal transparansi MBG yang dapat diakses sekolah dan orang tua. Melalui portal tersebut masyarakat dapat melihat menu harian, foto makanan, kandungan gizi, riwayat menu sebelumnya, lokasi SPPG, hingga identitas kepala SPPG.

"Tujuannya meningkatkan transparansi serta menghindari informasi yang menyesatkan di media massa maupun media sosial," tuturnya.

BGN juga akan memprioritaskan pengoperasian dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi, dengan fokus awal diarahkan ke Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa wilayah Sumatera, dan sebagian wilayah Jawa.

"Prioritas pertama adalah membenahi dapur yang sudah berjalan agar bersih, tertib, dan berkualitas sebelum memperluas layanan," paparnya.

Pemerintah menargetkan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program MBG sebelum 5 Agustus 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat perbaikan tata kelola di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, mengatakan Kemenkes dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka di Indonesia untuk memfokuskan penerima manfaat hingga standar menu MBG berdasarkan penyesuaian tersebut.

"Targetnya ini kita mau refine (menyaring) sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Lalu, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana, itu kita harapkan tanggal 5 Agustus 2026 sudah selesai semua, ahli gizi memberikan masukan ke Kemenkes dan BGN untuk menentukan target," kata Budi.