LRT Jakarta Fase 1C Didanai Obligasi Daerah, DPRD DKI Sebut PMD Jakpro Aman

JAKARTA - Rencana pendanaan proyek LRT Jakarta Fase 1C rute Manggarai-Dukuh Atas melalui skema obligasi daerah dipastikan tidak akan mengganggu usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (27/7).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menjelaskan pembahasan mengenai skema pendanaan itu bermula dari pertanyaan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. Pertanyaan tersebut menyoroti paparan Jakpro yang menyebut pembangunan LRT Jakarta Fase 1C direncanakan menggunakan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.

Ismail menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena itu, mekanisme tersebut tidak akan memengaruhi proses usulan PMD yang diajukan kepada Jakpro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apa pun keputusan terkait obligasi tidak mengganggu usulan PMD," ujar Ismail dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin, menjelaskan proyek LRT Jakarta Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas memang direncanakan masuk dalam skema pembiayaan obligasi daerah. Meski demikian, dana yang nantinya diterima Jakpro tetap akan disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.

"Kami juga sudah menyiapkan kajiannya," kata Iwan Takwin.

Dalam kesempatan yang sama, Iwan turut memaparkan perkembangan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Hingga saat ini, progres pembangunan jalur tersebut telah mencapai sekitar 96 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 sebelum dilanjutkan dengan pembangunan Fase 1C menuju Dukuh Atas.

Ismail berharap seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyajikan perencanaan program beserta skema pembiayaan secara lebih komprehensif dalam setiap pembahasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal terhadap setiap program pembangunan.

"Agar setiap strategi program memiliki sumber pendanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Ismail.