Krisis Dana UNHCR Mengancam Bantuan bagi 8,3 Juta Pengungsi

JENEWA - Hampir 8,3 juta pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan secara paksa lainnya terancam kehilangan akses terhadap bantuan penting dari UNHCR akibat pemotongan dana yang parah, badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memperingatkan pada Selasa (29/9).

Dalam laporan yang merinci dampak kemanusiaan akibat pemotongan anggaran, UNHCR mengatakan kemampuan untuk melindungi dan membantu pengungsi, pengungsi internal (internally displaced persons/IDP), serta orang-orang tanpa kewarganegaraan terus tergerus akibat kekurangan dana yang semakin memburuk.

"Kemampuan UNHCR untuk melindungi dan membantu pengungsi, pengungsi internal (IDP) dan orang-orang tanpa kewarganegaraan terkikis oleh kekurangan dana yang terus-menerus dan memburuk," kata badan tersebut.

UNHCR menyebut dana yang tersedia turun dari 5,2 miliar dollar AS pada 2024 menjadi 3,9 miliar dollar AS pada 2025, sementara jumlah orang yang berada dalam mandat perlindungannya tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Untuk 2026, UNHCR membutuhkan 8,5 miliar dollar AS guna melindungi dan membantu masyarakat yang terpaksa mengungsi. Namun, hingga akhir Juli, badan tersebut baru menerima 32 persen atau sekitar 2,7 miliar dollar AS dari kebutuhan tersebut. Laporan Global Appeal 2026 UNHCR menetapkan kebutuhan pendanaan sebesar 8,505 miliar dollar AS.

Kondisi tersebut membuat hampir 8,3 juta orang yang dipindahkan secara paksa berisiko kehilangan akses terhadap bantuan UNHCR.

"Pemotongan dana yang parah terus mendorong dukungan pengungsi dan struktur perlindungan menuju titik puncak dalam situasi pengungsian utama di dunia," tambah UNHCR.

UNHCR mengatakan telah melakukan reformasi dan menetapkan prioritas untuk mempertahankan pekerjaan yang paling kritis. Namun, skala dan berlarut-larutnya kekurangan dana membuat layanan dengan prioritas tertinggi pun mulai terdampak.

"Perlindungan tidak dapat dikurangi tanpa batas waktu tanpa runtuhnya sistem," kata Kepala Hubungan Eksternal UNHCR Dominique Hyde.

"Di bawah ambang batas tertentu, layanan tidak hanya menjangkau lebih sedikit orang; mereka dapat berhenti berfungsi sama sekali, membuat mereka yang paling berisiko tanpa perlindungan yang mereka butuhkan."

Perlindungan Anak

UNHCR mengatakan di Chad, sekitar 319.000 pengungsi menghadapi penundaan pendaftaran sehingga tidak memiliki dokumentasi yang diperlukan untuk mengakses layanan. Sementara itu, sekitar 233.000 anak berisiko kehilangan layanan perlindungan anak.

Di Ethiopia, cakupan layanan perlindungan anak di sejumlah wilayah telah berkurang hingga 85 persen.

Di Sudan, puluhan ribu penyintas kekerasan seksual dan anak-anak yang menghadapi risiko serius juga berpotensi kehilangan akses terhadap layanan perlindungan penting.

Ketika pendaftaran terhenti atau layanan perlindungan anak menghilang, risiko yang sebelumnya mendorong orang meninggalkan rumah mereka, seperti kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, dapat kembali muncul selama masa pengungsian.

"Ketika pendaftaran berhenti atau layanan perlindungan anak menghilang, risiko yang sangat besar yang membuat orang melarikan diri -- kekerasan, eksploitasi dan pelecehan -- muncul kembali dalam pengungsian," kata Hyde.

UNHCR mencatat sekitar 117,8 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka pada akhir 2025, turun dari rekor 123,2 juta orang pada 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35,6 juta merupakan pengungsi yang berada di bawah mandat UNHCR. Sekitar dua pertiganya berasal dari Venezuela, Ukraina, Suriah, Afghanistan, dan Sudan.

Krisis pendanaan juga berdampak terhadap kapasitas organisasi. UNHCR melepaskan hampir 5.000 pekerja pada 2025 atau lebih dari seperempat tenaga kerjanya, sementara Amerika Serikat yang selama ini menjadi salah satu donor utama dunia memangkas bantuan luar negeri dan sejumlah donor besar lainnya juga mengetatkan anggaran.

Dalam laporan tahunannya, UNHCR menyebut sumber daya yang tersedia pada 2025 turun signifikan sehingga organisasi harus mengurangi kehadiran dan kapasitas operasionalnya.

Badan yang berbasis di Jenewa itu mengatakan pemotongan dana turut menghambat upaya membantu pengungsi mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

Di Irak, hingga 350.000 pengungsi dan pencari suaka berisiko kehilangan akses terhadap peluang inklusi ekonomi.

Bantuan juga terancam berkurang ketika para pengungsi kembali ke negara asal mereka, baik secara sukarela maupun karena tekanan. SB/AFP/and