Pemprov Aceh Bidik Nilai Tambah Nilam, Resi Gudang Disiapkan Jadi Kunci Hilirisasi

BANDA ACEH – Komoditas minyak nilam memiliki nilai strategis sebagai salah satu minyak atsiri unggulan Indonesia dengan permintaan yang stabil di industri parfum, kosmetik, hingga farmasi global.

Potensi nilai tambahnya jauh lebih besar dibandingkan menjual bahan baku, sehingga penguatan kualitas, hilirisasi, dan standarisasi produk menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor.

Di sisi lain, pengembangan budidaya yang berkelanjutan serta penguatan kemitraan antara petani dan industri akan menentukan kemampuan Indonesia mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemasok utama minyak nilam dunia.

Pemerintah Aceh menyatakan penerapan sistem resi gudang (SRG) menjadi salah satu solusi mewujudkan kestabilan ekosistem hulu bisnis komoditas nilam serta untuk mendorong berjalannya hilirisasi minyak nilam dari petani Aceh.

"Solusinya untuk saat ini adalah penerapan SRG untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7).

Solusi SRG tersebut terkemuka dalam kesimpulan rapat koordinasi lintas instansi terkait di pemerintahan Aceh yang khusus membahas terkait hilirisasi serta permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Nurlis menjelaskan, rapat koordinasi ini membahas permasalahan yang dialami para petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh. Mengingat, permintaan minyak nilam dunia kini sangat tinggi, tetapi petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh mendapatkan kesulitan.

Saat ini, lanjut dia, permintaan minyak nilam dunia mencapai 2.500 ton per tahun, sedangkan realisasi produksi global sekitar 1.600 ton per tahun. Dan, posisi Indonesia di sini adalah sebagai produsen 90 persen minyak nilam di dunia, sebanyak 30 persen berasal dari Aceh.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza menyampaikan, minyak nilam Aceh, dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan patchouli alcohol (PA) tinggi, sehingga menjadi standar pencampur (blending agent) bagi minyak nilam dari berbagai negara, dan sangat diminati oleh industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi dunia.

Namun, pengembangan minyak nilam menghadapi berbagai tantangan pada sektor hulu, seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum tersedianya standar operasional budidaya seragam. Serta belum homogennya kualitas bahan baku akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.

“Maka untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, lanjut Robby, maka industri Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama. Yaitu jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital, serta industry refinery.

“Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah Aceh segera mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam Aceh kepada Kementerian Perdagangan. Selain itu, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas nilam Aceh.

Dalam kesempatan ini, ia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi sebagai wadah koordinasi petani dan pelaku usaha, sekaligus membentuk tim kerja lintas sektor untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, serta pemasaran nilam Aceh secara berkelanjutan.