Fatwa Vape Haram: IYCTC Minta Disinkronisasikan dengan Pengendalian Rokok Konvensional

JAKARTA - Indonesian Youth Council for Tactical Change (IYCTC) menyambut baik Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik berupa Vape, dan mendorong agar langkah ini sejalan dengan penguatan pengendalian rokok konvensional.

Diketahui, fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram. Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa itu yakni penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk dari segi kesehatan maupun sosial, serta mencegah penggunaannya sebagai medium pengedaran narkoba.

"Sebagaimana dirumuskan dalam fatwa tersebut, syariat bertujuan menjaga jiwa dan akal. Adiksi nikotin yang merusak kesehatan jelas bertentangan dengan tujuan itu," kata Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat secara utuh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan nikotin sebagai zat adiktif yang berdampak negatif bagi kesehatan, baik dalam rokok elektronik maupun rokok konvensional.

Pada 2009, katanya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III telah menyepakati merokok haram di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi ibu hamil.

Karena itu, pihaknya memandang fatwa terbaru ini sebagai pijakan untuk memperkuat pengendalian seluruh produk nikotin, termasuk rokok konvensional yang hingga kini masih menjadi penyebab utama penyakit dan kematian dini.

"IYCTC menilai bahwa regulasi juga tidak boleh hanya menyasar satu bentuk produk. Rokok elektronik, tembakau yang dipanaskan, rokok konvensional, hingga kantong nikotin, mengandung zat adiktif yang sama, dikemas dengan perisa dan desain yang menarik bagi orang muda," katanya.

Jika aturan hanya menyasar satu bentuk, katanya, industri akan dengan mudah berpindah ke bentuk lain. Yang perlu diatur adalah zat adiktifnya, berikut seluruh cara pemasaran dan konsumsinya.

IYCTC pun mendukung rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR RI segera meninjau kembali aturan yang bisa melarang rokok elektronik, dengan sanksi tegas bagi produsen, distributor, dan penjual.

Selain itu fatwa itu perlu berjalan beriringan dengan upaya lainnya untuk pengendalian produk tembakau, yaitu implementasi penuh PP 28/2024, kenaikan cukai yang signifikan, larangan penjualan batangan, larangan iklan, promosi, dan sponsor, layanan berhenti merokok serta penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang juga mencakup rokok elektronik.

"Tanpa itu anak dan remaja yang tidak lagi bisa mengakses vape justru berisiko beralih ke rokok konvensional yang masih murah dan mudah ditemui," katanya.

Sebelumnya Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta pada Senin (10/11).

MUI memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ant