Pemprov Jatim Dorong KH Yusuf Hasyim Dapat Gelar Pahlawan Nasional

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendorong penetapan KH Muhammad Yusuf Hasyim atau Pak Ud sebagai pahlawan nasional pada tahun ini karena menilai seluruh persyaratan pengusulan dan dokumen sejarah telah lengkap.

"Seluruh usulan, syarat-syarat, kemudian data sejarah sudah sangat lengkap. Tahun lalu sudah masuk 20 besar, sehingga mudah-mudahan tahun ini bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono di Surabaya, Rabu (15/7).

Adhy mengatakan seluruh tahapan pengusulan telah diselesaikan sehingga saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan saat ini, lanjut dia, bertujuan mengingatkan pemerintah pusat agar usulan KH Muhammad Yusuf Hasyim menjadi perhatian dalam penetapan gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

"Masyarakat Jawa Timur sangat menginginkan perjuangan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim kali ini mendapatkan gelar pahlawan nasional," ujarnya.

Adhy menambahkan dukungan publik melalui pemberitaan media diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap usulan tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Prof KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan KH Muhammad Yusuf Hasyim telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Pada tahun sebelumnya nama KH Muhammad Yusuf Hasyim masuk dalam 20 calon yang diajukan kepada Presiden setelah melalui proses seleksi," ujar Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) itu.

Ia berharap usulan tersebut menjadi prioritas pada penetapan tahun ini karena didukung naskah akademik dengan 120 referensi, terdiri atas 76 sumber primer dan sisanya sumber sekunder.

Kiai Asep juga mengajak media massa di Jawa Timur mengangkat perjuangan KH Muhammad Yusuf Hasyim.

Menurut dia, kompilasi pemberitaan akan disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta Dewan Gelar sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penetapan gelar pahlawan nasional.