Pemprov Sulut Targetkan Inklusi Keuangan 95,11 Persen Tahun 2030

MANADO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan inklusi keuangan sebesar 95,11 persen di tahun 2030.

"Kami telah menargetkan di tahun 2030 inklusi keuangan di Sulut akan mencapai 95,11 persen, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi program baik pemerintah, maupun jasa keuangan," kata Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Reza Alexandro Wenas Dotulung, di Manado, Kamis (27/8).

Dia mengatakan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan jasa keuangan non-bank sangat diperlukan sehingga target inklusi di Sulut tahun 2030 bisa tercapai.

"Kami akan memfokuskan pada masyarakat perdesaan dan pesisir, kemudian pelaku UMKM potensial dan kelompok pelajar serta perempuan," kata Reza.

Strategi akselerasi dan sinergi yang akan dilakukan yakni inklusi sejak dini, implementasi masif sesuai surat edaran Gubernur tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) di seluruh sekolah dasar dan menengah hingga atas.

Kemudian, katanya, digitalisasi ekosistem, yakni perluasan program 'Pasar Siap QRIS' dan adopsi Fintech Lending resmi untuk pembiayaan cepat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sinergi perlindungan, katanya, juga sangat penting, yakni integrasi wajib penyaluran program bantuan sosial daerah melalui akun perbankan & BPJS resmi.

Terakhir, katanya, edukasi non-bank, yakni peningkatan kolaborasi aktif bersama Pegadaian, optimalisasi LKM Desa, dan program literasi instrumen Pasar Modal.

Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar mengatakan tahun ini berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, indeks literasi keuangan mencapai 69,98 persen. 

"Sementara indeks inklusi keuangan Provinsi Sulut berada di angka 94,37 persen," katanya.

Dengan angka inklusi keuangan tahun ini, katanya, pihaknya optimistis target Pemprov Sulut di tahun 2030 akan tercapai.