Kebut Pembangunan DOB, Wamendagri Dorong KPP Papua Selatan Masuk Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/7). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan, infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, hingga pengamanan wilayah pesisir berjalan sesuai target di daerah otonomi baru (DOB).

Agenda peninjauan diawali dengan melihat progres pembangunan akses Jalan DOB–Jembatan Netto yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan. Berdasarkan laporan di lapangan, pembangunan jalan tersebut telah melampaui target sehingga diperkirakan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

"Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan," ujar Ribka Haluk.

Ia menegaskan percepatan pembangunan harus tetap diimbangi dengan kualitas pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah meninjau pembangunan jalan, Ribka dan Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus memperjuangkan agar pembangunan KPP di empat daerah otonomi baru Papua dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN.

"Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan," katanya.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Menurut Ribka, pembangunan gedung pemerintahan bukan hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.

Peninjauan selanjutnya dilakukan ke Waduk Efata Mayo yang diproyeksikan menjadi sumber air baku bagi kawasan pusat pemerintahan sekaligus mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu, rombongan juga mengunjungi Daerah Irigasi Waninggap untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengairan dalam mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.

Ribka menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pengembangan waduk secara terpadu tidak hanya akan memenuhi kebutuhan air baku, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Menjelang akhir kunjungan, rombongan meninjau pembangunan pengaman abrasi Pantai Lampu Satu yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Mereka juga mengunjungi kawasan Kapsul Waktu Merauke yang dinilai memiliki nilai sejarah sekaligus potensi wisata sehingga perlu ditata melalui rehabilitasi infrastruktur, penambahan penerangan, dan penanganan vandalisme agar tetap menjadi ruang publik yang aman dan nyaman.