Bapanas: Bantuan Pangan Beras Tahap Kedua 997 Ribu Ton Siap Disalurkan

MEDAN – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan sebanyak 997,2 ribu ton beras bantuan pangan tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Agustus secara sekaligus.

"Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara one shoot atau secara sekaligus pada Agustus mendatang," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dikonfirmasi di Medan, Sumatera Utara, Kamis(16/7).

Dia menyampaikan total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi tiga bulan.

Ia menerangkan bantuan pangan tahap pertama telah tuntas dan dinilai telah berjalan optimal. Untuk itu, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua dengan fokus komoditas beras harus dapat semakin baik.

"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum, itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Namun secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," ucap Ketut.

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta KPM atau 99,7 persen. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.

Dengan realisasi bantuan pangan tahap pertama berupa beras 664,88 ribu ton tersebut ditambah target salur bantuan pangan tahap kedua yang 997,2 ribu ton menjadikan bantuan pangan tahun 2026 dapat mencapai total hingga 1,66 juta ton.

Angka itu telah meningkat hingga 133,83 persen dibandingkan realisasi bantuan pangan sepanjang tahun 2025 yang totalnya 710,78 ribu ton dengan 4 bulan alokasi.

Sebagai komparasi, lanjut Ketut, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni–Juli dan Oktober–November.

Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.

Ketut menjelaskan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua di 2026 ini berupa beras dengan alokasi tiga bulan telah diputuskan akan disalurkan secara sekaligus atau one shoot. Pemerintah akan mengupayakannya dimulai pada Agustus mendatang setelah ada transfer Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis. Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," tutur Ketut.

Adapun proses yang sedang ditempuh saat ini adalah menunggu hasil reviu oleh Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT. Bapanas baru dapat menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia. Ini juga merupakan rekomendasi perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang direviu oleh Kementerian Keuangan. Dan kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," kata Ketut.

Bapanas optimis dengan bantuan pangan yang dimasifkan hampir 1 juta ton banyaknya akan memberikan faktor penekan harga beras di pasaran. Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali.

"Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," papar Ketut.

Dia berharap adanya bantuan pangan, kemudian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM) dapat mengendalikan harga dan juga inflasi, terutama dari komoditas beras.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dalam dua tahun terakhir.

Menurut Amran, capaian tersebut merupakan hasil berbagai intervensi pemerintah melalui penguatan pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, serta sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.

Ia juga meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker pangan agar stabilitas harga beras, ayam, dan telur tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani.