Sinergi Pemkot Denpasar dan Bank Indonesia Jaga Stabilitas Ekonomi dan Transaksi Digital

DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar memperkuat ketahanan ekonomi wilayah melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengetatan strategi pengendalian inflasi, Rabu (24/6).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar digelar di salah satu hotel di Denpasar, Rabu.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan digitalisasi daerah instrumen penting memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, digitalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi dilakukan Bapenda Kota Denpasar yang telah mampu meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak daerah.

"Apalagi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah," katanya

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D Parluhutan mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi.

Ia menjelaskan Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas harga di kota itu berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya sektor pangan.

Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya melaporkan TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah.

Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.

"Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan dan Sidekarya serta inovasi SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data.

Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

Penghargaan serupa diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi.