Asean Harapkan Kemajuan dalam Rencana Perdamaian

BANGKOK – Asean berharap bisa menyaksikan kemajuan nyata dari Myanmar terkait rencana perdamaian Lima Poin Konsensus (5PC), seperti pembebasan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Minggu (12/7).

“Poin terpenting adalah kita semua menegaskan kembali pentingnya Konsensus Lima Poin. (Konsensus) itu valid dan tetap valid. Poin selanjutnya adalah kita semua ingin melihat kemajuan yang nyata,” kata Balakrishnan usai pertemuan informal antara menteri luar negeri Asean dan rekan-rekan mereka dari Myanmar di Bangkok, Tailan.

Pertemuan tatap muka ini merupakan yang pertama antara para menteri luar negeri Asean dan diplomat tertinggi Myanmar sejak kudeta tahun 2021 di Myanmar, yang menandai langkah awal keterlibatan dengan Myanmar.

Seluruh menteri dari 11 negara anggota kelompok Asean menghadiri pertemuan kecuali Malaysia, yang diwakili oleh seorang pejabat senior, dan Kamboja, yang tidak mengirimkan perwakilan.

Menlu Balakrishnan menyebutkan bahwa para menteri luar negeri Asean ingin melihat diakhirinya kekerasan di Myanmar secara permanen dan agar Asean dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan di seluruh negeri, bahkan di tempat-tempat yang tidak dikuasai oleh rezim Myanmar, yang merupakan poin-poin yang disebutkan dalam rencana perdamaian.

“Mari kita berharap akan melihat beberapa respons dan kemajuan dalam beberapa bulan mendatang,” ucap Menlu Balakrishnan. “Singapura kecewa dengan kemajuan terbatas yang telah dicapai dalam implementasi Konsensus Lima Poin Asean dan menekankan pentingnya dialog konstruktif di antara semua pemangku kepentingan utama Myanmar untuk mencapai resolusi krisis yang damai dan berkelanjutan,” imbuh dia.

Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 12 Juli, Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan bahwa Myanmar tetap menjadi bagian integral dari Asean, dan Singapura berharap dapat melihat Myanmar yang damai, stabil, dan makmur.

Sementara Menlu Tailan, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan bahwa Myanmar perlu menunjukkan kemajuan dalam rencana perdamaian dan rencana perdamaian tetap menjadi acuan utama bagi Asean sebelum Asean mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam berdialog dengan Myanmar.

“Pada akhirnya, kita harus terlibat, kita harus berdialog, dan kita tidak akan meninggalkan posisi kita,” ucap Menlu Sihasak.

Asean sendiri belum menetapkan tenggat waktu bagi Myanmar untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuat kemajuan positif dalam mengatasi krisis politik. Namun, para menteri luar negeri kemungkinan akan menindaklanjuti diskusi pada 12 Juli ketika mereka bertemu kembali secara resmi di Manila dari 20 hingga 24 Juli mendatang.

Sedangkan anggota Parlemen di Myanmar menolak rencana perdamaian tersebut secara keseluruhan dalam sebuah mosi pada tanggal 9 Juli, dengan menyebut bahwa rencana itu tidak relevan.

Isu Suu Kyi

Ketika ditanya tentang mantan pemimpin Myanmar Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, mengatakan bahwa penasihat negara yang ditahan tersebut tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan memiliki akses ke layanan kesehatan.

“Dari apa yang saya ingat dan dengar dari pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar mengenai Aung San Suu Kyi adalah bahwa kesehatannya baik dan premis dari pernyataan tersebut adalah bahwa ia adalah kerabat, saudara perempuan, dan oleh karena itu mereka akan tetap menjaganya,” kata Menlu Lazaro, merujuk pada komentar dari Menlu Myanmar, Tin Maung Swe.

Seruan untuk membebaskan Suu Kyi, 81 tahun, atau untuk diberikan akses kepadanya, semakin meningkat. Namun seruan-seruan ini diabaikan atau ditolak, termasuk permintaan baru-baru ini dari negara-negara anggota Asean untuk bertemu dengannya.

Lazaro, yang juga merupakan utusan khusus Asean untuk Myanmar, kemudian mengatakan bahwa ia berencana untuk memimpin misi kemanusiaan ke negara tersebut pada paruh kedua tahun ini.

Sejak kudeta di Myanmar, setidaknya 100.000 orang telah meninggal dan kudeta tersebut telah menyebabkan jutaan orang lainnya mengungsi, menurut Armed Conflict Location & Event Data, sebuah lembaga pemantau konflik global independen. Sementara menurut sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Tailan, Assistance Association for Political Prisoners, sekitar 22.400 warga sipil Myanmar masih ditahan sejak kudeta tersebut.

Pada bulan April lalu, kepala junta Min Aung Hlaing menjadi presiden Myanmar setelah mengadakan pemilihan yang dikelola dengan cermat oleh junta, yang menurut banyak orang digambarkan sebagai curang. ST/I-1