Kemitraan RI–Australia Diperkuat, Targetkan Jadi Mesin Ekonomi Tahan Krisis

BRISBANE – Membangun kekuatan ekonomi bilateral di tengah gejolak global menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dan memperluas ruang kerja sama ekonomi antarnegara.

Ketika ketidakpastian global meningkat akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi dunia, kemitraan bilateral dapat menjadi instrumen yang lebih fleksibel dibandingkan skema multilateral yang cenderung kompleks.

Melalui penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan transfer teknologi, negara-negara dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal serta memperkuat ketahanan rantai pasok.

Selain itu, kesepakatan bilateral memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih cepat dan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak, terutama dalam sektor strategis seperti energi, pangan, dan industri manufaktur.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada keseimbangan posisi tawar dan kemampuan negara dalam menjaga kepentingan nasional.

Dengan desain kebijakan yang tepat, kerja sama ekonomi bilateral dapat menjadi jangkar stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono menilai Indonesia dan Australia perlu membangun kekuatan ekonomi bersama (economic powerhouse) yang bertumpu pada rantai pasok regional yang aman dan tidak rentan terhadap gejolak geopolitik global di kawasan lain.

Menurut Siswo, stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Oseania yang terjaga menjadi salah satu faktor yang membuat kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia memiliki prospek jangka panjang, termasuk dalam perdagangan pupuk dan komoditas strategis lainnya serta investasi.

"Indonesia dan Australia itu harus jadi economic powerhouse bersama-sama. Kalau hubungan baik terjaga, bisa mencegah imbas (dari geopolitik global)," katanya saat berbincang di Brisbane, Australia, Selasa (23/6).

Pernyataan itu disampaikan merespons pertanyaan mengenai kemungkinan normalisasi situasi di Timur Tengah yang dapat memulihkan rantai pasok global dan mengurangi kebutuhan Australia mencari pemasok alternatif di kawasan.

Ia mengatakan pelaku usaha dan investor kini semakin memperhitungkan risiko geopolitik jangka panjang, terutama terkait jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz, Laut Merah, dan Terusan Suez yang berulang kali terdampak konflik.

"Coba lihat Timur Tengah. Konflik terjadi terus. Orang sekarang berpikir soal risiko geopolitik dan choke point seperti Hormuz, Laut Merah, dan Suez yang sewaktu-waktu bisa terganggu," ujarnya.

Menurut Siswo, berbeda dengan kawasan tersebut, Indonesia dan Australia secara geografis berada dekat dan terletak di kawasan yang bukan menjadi lokasi konflik geopolitik.

"Kalau Indonesia dengan Australia, tidak ada choke point. Jalur komunikasinya terbuka. Kita juga bertetangga langsung dan hubungannya sangat baik," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kedua negara memiliki peluang besar untuk memperkuat integrasi ekonomi, termasuk melalui pengembangan industri bernilai tambah.

Ia mencontohkan bahan baku dari Australia dapat diolah di Indonesia sebelum dikirim kembali ke Australia. Indonesia juga dapat bekerja sama dengan memanfaatkan teknologi tinggi di Australia.

"Bahan baku dari sini diolah di Indonesia, setengah jadi dikirim lagi ke sini, diolah dengan teknologi tinggi. Kurang lebih seperti itu," katanya.

Dubes menilai stabilitas kawasan ASEAN selama puluhan tahun menjadi modal penting yang mendorong aliran investasi asing langsung (FDI) ke Asia Tenggara.

"ASEAN selama sekitar 50 tahun tidak mengalami perang antarnegara. Karena aman, investasi terus masuk ke kawasan ini," ujarnya.

Ia menambahkan perusahaan-perusahaan global kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga keamanan pasokan dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, Indonesia sebelumnya banyak mengimpor gandum dari Ukraina. Namun setelah perang pecah, Indonesia mencari alternatif pasokan dari Australia untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan dalam negeri.

Sebaliknya, Australia membutuhkan pasokan urea untuk mendukung produksi pertanian, termasuk gandum dan kapas, sehingga sejak konflik Rusia-Ukraina dan juga ketegangan di Selat Hormuz, ketergantungan terhadap pasokan pupuk dari Indonesia meningkat.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Indonesia dan Australia di sektor pupuk jangan hanya terjadi saat kondisi krisis yang bersifat sementara, melainkan harus berkelanjutan dengan membangun economic powerhouse.

"Pada prinsipnya kerja sama ini bukan hanya karena kondisi sesaat atau faktor krisis. Kerja sama ini dibangun untuk jangka panjang dan bersifat berkelanjutan," katanya.