Uni Eropa Bahas Krisis Migran Ceuta, Spanyol Bersitegang dengan Sejumlah Negara

Brussels – Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (4/8) untuk mengevaluasi pelajaran awal dari krisis migran di Ceuta, setelah gelombang kedatangan sekitar 60.000 migran ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara memicu ketegangan antara Madrid dan sejumlah negara anggota yang mengusung kebijakan imigrasi lebih ketat.

Masuknya puluhan ribu migran ke Ceuta—sebagian besar berenang melewati pembatas yang memisahkan wilayah tersebut dengan Maroko—menjadi salah satu krisis migrasi terbesar yang pernah terjadi di kawasan itu. Meski hampir seluruh migran kini telah meninggalkan Ceuta, peristiwa tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan yang tajam di antara 27 negara anggota Uni Eropa terkait penanganan migrasi.

Sejak krisis itu terjadi, pemerintah Spanyol menghadapi kritik dari sejumlah negara anggota yang menilai kebijakan migrasinya terlalu longgar.

Pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa yang digelar melalui konferensi video pada pukul 10.00 waktu setempat (08.00 GMT) diharapkan menjadi forum untuk mencari titik temu mengenai respons bersama. Namun, pertemuan itu juga berpotensi memperdalam perbedaan sikap yang sudah ada.

Italia dan Denmark menjadi negara yang paling vokal mendorong pendekatan lebih keras terhadap imigrasi. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa "imigrasi yang tidak terkendali merupakan ancaman bagi Eropa."

Kedua negara pekan lalu juga mengusulkan agar Spanyol ditangguhkan dari kawasan bebas perjalanan Schengen akibat krisis tersebut. Namun usulan itu langsung ditolak Madrid dan secara hukum tidak memungkinkan diterapkan berdasarkan aturan Uni Eropa.

Adu Surat Antarnegara

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang pemerintahannya mendukung pendekatan lebih terbuka terhadap migrasi, termasuk program legalisasi bagi migran tanpa dokumen yang sudah berada di Spanyol, membalas kritik tersebut melalui surat kepada para pemimpin lembaga Uni Eropa pada Sabtu.

Dalam surat itu, Sanchez menyebut sikap sejumlah negara anggota sebagai tindakan yang "egois" dan meminta digelarnya pertemuan darurat untuk menyusun respons bersama menghadapi krisis migrasi serupa.

Tak lama kemudian, sebanyak 22 negara yang dipimpin Italia, Denmark, Jerman, dan Hungaria mengirim surat balasan yang juga meminta pembahasan mendesak, tetapi dengan tujuan mempertahankan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Prancis mengambil posisi berbeda dengan tidak ikut mendukung inisiatif tersebut. Pemerintah Prancis menilai krisis Ceuta tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sekaligus mengingatkan bahwa sebagian besar migran yang sempat memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko.

Komisi Eropa Dorong Respons Bersama

Dalam pembahasan tingkat duta besar Uni Eropa pada Senin, perwakilan Spanyol dikabarkan menyampaikan kekecewaan karena merasa kurang mendapat dukungan dari negara-negara anggota lainnya.

Meski seluruh negara menyatakan solidaritas kepada Spanyol, beberapa di antaranya mempertanyakan apakah kebijakan migrasi Madrid belakangan ini telah memberikan kesan bahwa pintu masuk ke Eropa terbuka bagi para migran.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik pertemuan tersebut sebagai kesempatan untuk mengambil pelajaran penting guna membangun respons bersama Uni Eropa terhadap migrasi tidak teratur.

Ia mendorong negara-negara anggota memperkuat lima langkah utama, yakni mencegah migrasi ilegal melalui kerja sama dengan negara mitra, memperketat pengamanan perbatasan luar Uni Eropa, memperkuat sistem peringatan dini, membongkar jaringan penyelundupan manusia, serta meningkatkan efektivitas pemulangan migran yang permohonan suakanya ditolak.

Von der Leyen menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal. Ia berharap isu tersebut akan kembali menjadi agenda utama dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Dalam beberapa bulan terakhir, Uni Eropa telah memperketat kebijakan migrasinya, termasuk dengan mengizinkan negara anggota mengirim pencari suaka yang ditolak ke pusat pemulangan (return hubs) yang berada di luar wilayah Uni Eropa.