Oposisi Norwegia Tuntut Spanyol Keluar Sementara dari Schengen

MOSKOW - Pemimpin oposisi Norwegia dari Partai Progress, Sylvi Listhaug, mendesak pemerintah menangguhkan penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol menyusul kebijakan imigrasi Madrid, lapor media publik NRK, pada Senin (3/8).

Berkaitan dengan isu tersebut, pada Jumat (31/7), Italia telah pun menangguhkan penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol setelah lonjakan migran di wilayah kantong Spanyol, Ceuta, serta memberlakukan pemeriksaan di perbatasan laut dan udara kedua negara.

Dalam wawancara dengan NRK seperti dikutip RIA Novosti dari Moskow, Selasa (4/8), Listhaug mengatakan kebijakan imigrasi Spanyol saat ini memberikan tekanan besar terhadap perbatasan eksternal Eropa. Karena itu, menurut dia, langkah Italia menangguhkan Schengen dengan Spanyol sudah tepat.

"Kami tahu banyak pengungsi dan migran yang pertama kali tiba di Italia, Spanyol, dan Eropa selatan kemudian bergerak ke utara. Negara-negara itu menjadi pintu gerbang ke Eropa. Sementara, Norwegia menjadi tujuan yang menarik bagi para pencari suaka," katanya.

Pekan lalu, kota otonom Spanyol, Ceuta, di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko, menghadapi gelombang besar kedatangan migran.

Sekitar 60.000 orang memasuki Ceuta dalam sehari, padahal kota tersebut hanya berpenduduk sekitar 85.000 jiwa.

Lonjakan itu memicu kekhawatiran di sejumlah negara Uni Eropa mengenai efektivitas pengawasan di perbatasan luar kawasan Schengen.

Sejumlah pejabat di negara anggota Uni Eropa, termasuk Denmark, Republik Ceko, dan Finlandia, juga menyerukan penangguhan sementara keanggotaan Spanyol di kawasan Schengen.

Listhaug menilai lemahnya pengendalian arus migran di perbatasan selatan Eropa dapat meningkatkan tekanan terhadap negara-negara di Eropa utara.

Menurut dia, negara-negara tujuan seperti Norwegia berpotensi menerima lebih banyak permohonan suaka apabila arus migran terus meningkat.

Pernyataan tersebut menambah tekanan politik terhadap pemerintah Norwegia terkait kebijakan migrasi dan pengelolaan perbatasan.

Hingga kini, pemerintah Norwegia belum mengumumkan apakah akan mempertimbangkan usulan Partai Progress tersebut.​​​​​​​

Schengen memungkinkan perjalanan lintas batas tanpa pemeriksaan paspor di sebagian besar negara peserta, meski negara anggota dapat memberlakukan kembali kontrol perbatasan sementara dalam kondisi tertentu. Ant