El Nino Kuat 2026 Ancam Indonesia, Bappenas Siapkan Strategi Cegah Kerugian Rp2.000 Triliun

Jakarta - Pemerintah merumuskan arah respons empat kluster pembangunan utama dalam bentuk policy brief untuk menghadapi dan mengelola risiko yang ditimbulkan fenomena el-nino kuat.

“Sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, kami bersama kementerian dan lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait, telah menyusun policy brief respons lintas sektor dalam menghadapi el nino kuat tahun 2026," ucap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8).

Dokumen ini tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga memetakan sebaran dampak serta merumuskan arah respons dalam empat kluster pembangunan utama.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis prediktif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia diramalkan berpotensi menghadapi fenomena el nino kategori kuat pada semester II-2026 dengan curah hujan ekstrem rendah, yaitu di bawah 20 milimeter per bulan di sebagian wilayah.

Tanpa antisipasi dini, risiko kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada pada sektor-sektor prioritas diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun, termasuk diperkuat dengan fenomena el nino.

Karena itu, Bappenas bersama K/L lainnya menyusun empat kluster pembangunan utama. Pertama ialah kluster hutan, lahan, dan pertanian yang terdapat potensi penurunan curah hujan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Strategi Mitigasi

Di sektor pertanian, lanjutnya, kekeringan mengancam produktivitas pangan, khususnya padi dan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. Karena itu, perlu disiapkan penguatan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, serta perlindungan pertanian melalui asuransi pertanian.

Di sisi lain, kondisi ini juga disebut dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi budidaya tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan beberapa jenis holtikultura.

Dalam kluster energi dan sumber daya air, kekeringan berkepanjangan dinilai berpotensi menurunkan tabungan air dan debit sungai yang berdampak pada ketersediaan air baku, serta operasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Respons yang disiapkan dapat mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tabungan air, konservasi daerah aliran sungai, dan operasi modifikasi cuaca.

“Di saat yang sama, berkuranganya tutupan awan membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap,” ungkap Teguh.

Selanjutnya, dalam kluster kesehatan, suhu tinggi dan perubahan kelembaban dikatakan bisa menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya vektor penyakit seperti dengue dan malaria. Atmosfer yang kering juga dapat menyebabkan risiko gangguan pernafasan.

Karena itu, strategi pencegahan dalam sektor kesehatan difokuskan pada penguatan surveillance penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dan komunikasi risiko kepada masyarakat.

Terakhir, di klaster pangan akuatik, Teguh menyampaikan bahwa penguatan el nino dapat memicu fenomena upwelling yang membawa nutrisi ke permukaan air, sehingga berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tuna, dan tongkol, serta mendukung produksi garam nasional. Namun, budidaya air tawar dan rumput laut juga akan terdampak akibat perubahan suhu dan kualitas perairan.

Beberapa strategi mitigasi yang dapat dilaksanakan mencakup penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, dan pendampingan teknologi budidaya yang efektif.

Berdasarkan policy brief tersebut, Pulau Jawa dinilai memiliki cakupan dampak yang paling luas, mulai dari air, pertanian, kesehatan, hingga PLTA, sekaligus menyimpan peluang besar untuk hal lain lain seperti PLTS untuk produksi garam.

Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara menghadapi isu air dan energi surya, Sulawesi memiliki karakteristik dampak yang beragam, sedangkan Maluku dan Papua berpotensi mengalami peningkatan produktivitas pada sektor perikanan tangkap, tetapi juga terdapat risiko kekurangan air untuk produksi tanah.

“Policy brief ini merupakan bentuk kerjasama lintas kementerian, termasuk dengan BMKG. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas koordinasi data, analisis, dan pemikiran yang telah memperkaya di dokumen ini, sehingga dapat disusun secara rinci, saintifik, dan implementatif,” ujarnya.