Harga Minyak Dunia Melonjak 5 Persen, AS Cabut Lisensi Minyak Iran dan Ketegangan Hormuz Memanas

New York – Harga minyak dunia melonjak sekitar 3 persen pada penutupan perdagangan Selasa (7/7) dan kembali menguat dalam perdagangan setelah penutupan pasar, menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut lisensi umum yang sebelumnya mengizinkan penjualan minyak mentah Iran. Sentimen pasar juga dipicu oleh laporan serangan terhadap sejumlah kapal di sekitar Selat Hormuz yang kembali memunculkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Dilansir dari The Straits Times, kontrak berjangka minyak mentah Brent ditutup naik US$2,17 atau 3,01 persen menjadi US$74,16 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,89 atau 2,76 persen menjadi US$70,44 per barel.

Dalam perdagangan setelah penutupan, Brent kembali naik US$1,87 menjadi US$76,03 per barel, sedangkan WTI bertambah US$1,76 menjadi US$72,20 per barel pada pukul 15.26 waktu setempat (19.26 GMT). Dengan kenaikan tersebut, kedua acuan harga minyak telah menguat lebih dari 5 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.

Penguatan harga terjadi setelah pemerintah AS resmi mencabut lisensi umum yang selama ini mengizinkan ekspor minyak Iran. Washington juga memperingatkan bahwa tindakan Iran di Selat Hormuz dinilai "sepenuhnya tidak dapat diterima" dan akan menghadapi konsekuensi setelah serangkaian serangan terhadap kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut.

Ketegangan meningkat setelah tiga kapal tanker dilaporkan diserang di Selat Hormuz pada Selasa. Salah satunya adalah kapal pengangkut gas alam cair (LNG) milik Qatar yang, menurut pemerintah Qatar, terkena serangan drone Iran. Selain itu, sebuah kapal tanker minyak berbendera Arab Saudi yang diyakini merupakan supertanker Wedyan juga dilaporkan mengalami kerusakan di perairan Oman, meski penyebab insiden tersebut masih belum diketahui.

Direktur Energy Futures Mizuho, Bob Yawger, menilai perkembangan ini menunjukkan meningkatnya ketegangan setelah nota kesepahaman antara AS dan Iran. Menurutnya, belum dapat dipastikan apakah aksi Iran bertujuan mempertegas kendali atas Selat Hormuz atau sekadar menunjukkan kekuatan di tengah masa berkabung atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Pada Juni lalu, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz. Namun, Yawger menilai pencabutan lisensi minyak oleh AS menjadi sinyal bahwa Washington menganggap Iran telah melampaui batas. Meski demikian, ia memperkirakan langkah tersebut tidak akan secara signifikan menghambat ekspor minyak Iran maupun menggagalkan peluang tercapainya kesepakatan yang lebih luas.

Direktur Energy and Refining ICIS, Ajay Parmar, mengatakan situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata yang telah disepakati. Menurutnya, potensi serangan lanjutan masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan dan dapat terus meningkatkan volatilitas harga minyak. Bahkan, ancaman Iran untuk kembali menutup Selat Hormuz saja dinilai cukup untuk memicu lonjakan harga energi secara tajam.

Senada dengan itu, analis UBS Giovanni Staunovo menyebut meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan serangan terhadap kapal-kapal tanker berpotensi mengganggu ekspor minyak dari kawasan tersebut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran menegaskan pembicaraan menuju kesepakatan akhir dengan Amerika Serikat tidak akan dilanjutkan selama ancaman dari Washington masih berlanjut. Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan "menyelesaikan persoalan" apabila kesepakatan tidak segera tercapai.

Pelaku pasar kini terus memantau perkembangan negosiasi AS-Iran serta dampaknya terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelum pecahnya konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia setiap hari melintasi jalur strategis tersebut.

Sementara itu, militer Ukraina pada Selasa juga mengklaim telah menyerang delapan kapal tanker yang merupakan bagian dari "shadow fleet" Rusia, yakni armada kapal tua yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional dan memasok bahan bakar ke Krimea.