Ironi Jakarta! 35 Persen Warga Masih Belum Terjangkau Air Bersih, Air Tanah dan Sungai Tercemar Jadi Sorotan

JAKARTA – Di tengah berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global, persoalan penyediaan air bersih masih menjadi salah satu tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Keluhan masyarakat mengenai akses air minum perpipaan hingga kualitas sumber air masih terus bermunculan di sejumlah wilayah ibu kota.

Diketahui, cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola PAM JAYA hingga saat ini baru mencapai sekitar 65 persen dari target layanan penuh sebesar 100 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 35 persen warga Jakarta yang belum memperoleh akses air bersih melalui jaringan perpipaan.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber air alternatif, seperti sumur atau air tanah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, kualitas air tanah di Jakarta juga menjadi perhatian karena dinilai mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Persoalan air bersih di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jaringan distribusi, tetapi juga kondisi sumber daya air yang menjadi bahan baku pengolahan air minum.

Data Sekretariat Jakarta Berketahanan (2019) menunjukkan bahwa sekitar 97,5 persen air waduk di DKI Jakarta berada dalam kondisi tercemar. Selain itu, sekitar 88 persen air sungai juga tercemar, disusul 68 persen air tanah yang mengalami pencemaran. Bahkan, seluruh wilayah perairan di Teluk Jakarta atau 100 persen dilaporkan berada dalam kondisi tercemar.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyediaan air bersih di ibu kota karena kualitas sumber air baku sangat memengaruhi proses pengolahan hingga akhirnya dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat sekitar 89,93 persen rumah tangga di DKI Jakarta telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh kebutuhan air bersih masyarakat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di Jakarta.

Pasalnya, sebagian besar pasokan air baku untuk ibu kota masih berasal dari luar wilayah DKI Jakarta. Data menunjukkan sekitar 95 persen kebutuhan air baku Jakarta dipenuhi dari daerah penyangga di luar ibu kota.

Ketergantungan terhadap pasokan air dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika terjadi gangguan pasokan, perubahan iklim, maupun peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan jumlah penduduk.

Mengacu pada data PAM JAYA yang pernah dikutip Media Indonesia, standar kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta diperkirakan mencapai 150 liter per kapita per hari. Namun, kapasitas penyediaan air yang mampu dipenuhi pemerintah saat ini baru sekitar 20.725 liter per detik.

Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas penyediaan tersebut selama ini turut mendorong penggunaan air tanah oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Namun, penggunaan air tanah juga memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan analisis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tahun 2020, rata-rata kualitas air tanah di Jakarta berada dalam kategori tercemar berat, terutama pada air tanah dangkal yang banyak dimanfaatkan masyarakat.

Selain berdampak terhadap kualitas air yang digunakan, pengambilan air tanah secara berlebihan juga telah lama menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Jakarta.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan penyediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Jakarta. Pemerataan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas produksi air bersih, perlindungan sumber air baku, serta pengendalian pencemaran menjadi beberapa aspek yang dinilai penting untuk terus diperkuat.

Di tengah target menjadikan Jakarta sebagai kota global, akses terhadap air bersih merupakan salah satu layanan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.