Bauran EBT Indonesia Turun, Target PLTS Jadi Tantangan

Transisi Energi - Target PLTS 100 GW Butuh Strategi Multijalur

Penurunan bauran energi baru dan terbarukan dari 18 persen menjadi 17 persen menjadi sinyal bahwa transisi energi Indonesia masih menghadapi tantangan.

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia terkoreksi menjadi 17 persen pada 2026, dari 18 persen pada triwulan I.

Pemerintah memperkirakan penurunan tersebut antara lain dipengaruhi masuknya pembangkit berbahan bakar gas.

“Hari ini bauran energi baru terbarukan 17 persen. Kemarin, di triwulan pertama (2026) 18 persen, Pak Menteri. Mungkin ada sedikit masuk pembangkit gas dan seperti lainnya, maka sedikit terkoreksi,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (19/8).

Eniya mengatakan kontribusi terbesar dalam bauran EBT berasal dari FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sebesar 5,2 persen.

FAME merupakan komponen utama biodiesel yang umumnya berasal dari minyak kelapa sawit.

“Diikuti setelah itu adalah hidro (pembangkit listrik tenaga air) yang porsinya 3,5 persen dari bauran tadi,” ucap Eniya.

Sementara itu, panas bumi menyumbang sekitar 2,2 persen.

Pemerintah berharap porsinya meningkat menjadi 4,5 persen setelah penambahan kapasitas pembangkit sebesar 5,2 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Adapun kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masih sangat kecil, yakni 0,5 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan di tengah ambisi pemerintah mengembangkan PLTS hingga 100 GW.

“Kami harapkan itu bisa menjadi kontributor untuk menaikkan energi baru terbarukan,” kata Eniya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemerintah akan membangun PLTS berkapasitas 30 GW dan menghentikan PLTD sebesar 13 GW pada 2026.

Indonesia dinilai memiliki potensi energi surya besar karena mendapat sinar matahari hampir sepanjang tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan segera membuka tender pembangunan PLTS 100 GW dengan tahap awal 30 GW.

Pemerintah juga mulai mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung proyek itu.

Program Dedieselisasi

Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target PLTS 100 GW membutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengandalkan proyek pembangkit skala besar.

“Strategi multijalur harus diterapkan, agar program ini dapat terlaksana efektif, menjawab kebutuhan yang beragam, dan tidak bergantung pada satu skema proyek atau satu sumber pembiayaan,” kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa.

IESR mendorong pemerintah menggabungkan PLTS skala besar, PLTS atap, program dedieselisasi, elektrifikasi desa, kegiatan ekonomi produktif, serta penggantian pembangkit fosil secara bertahap.

“Selain itu perluasan program dedieselisasi melalui PLTS dan baterai, percepatan proyek PLTS skala besar dalam RUPTL, pemanfaatan PLTS sebagai penyuplai listrik fasilitas pendukung PLTU dan lain sebagainya,” ujarnya.

IESR juga menilai pemerintah perlu membatalkan rencana PLTU dan PLTG baru yang belum memasuki tahap konstruksi, sekaligus menurunkan faktor kapasitas pembangkit fosil yang sudah beroperasi dan menggantinya secara bertahap dengan PLTS serta baterai.

Dengan berbagai skema tersebut, kapasitas PLTS secara teknis diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 GW pada 2030.

Namun, untuk mencapai target 100 GW, pemerintah masih perlu mempercepat pembangunan PLTS terdistribusi serta memastikan kesiapan jaringan listrik, sumber daya manusia, rantai pasok, pembiayaan, dan kualitas proyek.