Pengamanan Wilayah Perbatasan Harus Diperkuat

Pontianak – Pemerintah perlu memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat melalui peningkatan pengawasan di jalur tidak resmi (jalur tikus), modernisasi peralatan, serta penguatan kemampuan personel guna mencegah penyelundupan barang ilegal, narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga ancaman berbasis teknologi seperti penyalahgunaan drone.

Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito meminta Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Malaysia meningkatkan kewaspadaan di seluruh titik rawan perbatasan.

“Perketat pengawasan di jalur tikus, antisipasi pelintas batas ilegal, serta tingkatkan deteksi dini terhadap penyelundupan narkotika dan TPPO,” kata Novi saat memimpin upacara penerimaan Satgas Pamtas dari Batalyon Armed 13/Nanggala dan Batalyon Armed 19/Bogani di Aula Sudirman Makodam XII/Tanjungpura, Kubu Raya, Senin (29/6).

Kedua satuan tersebut resmi menggantikan satgas sebelumnya untuk melaksanakan pengamanan di sektor barat dan sektor timur perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat.

Seperti dikutip dari Antara, Novi menjelaskan jalur tidak resmi di kawasan perbatasan masih menjadi titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal lintas negara. Karena itu, tugas Satgas Pamtas tidak hanya menjaga patok perbatasan, tetapi juga memastikan keamanan wilayah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Selain menjalankan tugas pengamanan, prajurit juga diminta aktif melaksanakan pembinaan teritorial dan memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Pangdam mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, antara lain keterbatasan alat deteksi narkotika, kondisi kendaraan operasional yang mulai menua, serta minimnya infrastruktur dasar seperti jaringan komunikasi, listrik, dan air bersih di sejumlah pos perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar pengamanan wilayah perbatasan berjalan lebih optimal.

Meski demikian, ia meminta seluruh personel segera beradaptasi dengan wilayah penugasan, memahami karakteristik serta budaya masyarakat setempat, dan tetap berpegang pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI.

“Tugas operasi pengamanan perbatasan merupakan kehormatan dan kepercayaan negara. Jaga nama baik satuan dan negara dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan personel dan materiil selama penugasan serta memastikan proses serah terima pos berjalan dengan baik agar operasi pengamanan berlangsung maksimal.

Pengawasan Udara

Sementara itu, Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad juga memperkuat pengawasan udara di wilayah perbatasan melalui pelatihan kemampuan anti-drone sebagai langkah mengantisipasi penyalahgunaan pesawat tanpa awak untuk aktivitas ilegal.

“Langkah ini dilakukan melalui pelatihan intensif kemampuan anti-drone guna mengantisipasi penyalahgunaan pesawat tanpa awak di wilayah perbatasan,” kata Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Letkol Arh. Andy Qomarudin di Entikong.

Menurut Andy, penguasaan teknologi deteksi dan penanggulangan drone menjadi kebutuhan penting seiring berkembangnya ancaman keamanan berbasis teknologi di kawasan perbatasan.

Pelatihan yang digelar di Entikong melibatkan pemateri teknis dari Yonkomlek Puskomlekad dengan materi meliputi deteksi dini, identifikasi ancaman udara, hingga teknik penanggulangan (counter-drone) yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Sebanyak 24 personel inti Satgas mengikuti simulasi dan studi kasus yang disesuaikan dengan karakteristik geografis perbatasan Kalimantan Barat.

Selain kawasan perlintasan utama di Entikong, penguatan kemampuan serupa juga dilakukan di kawasan pesisir Pantai Temajuk untuk memperkuat pengawasan wilayah laut dan pantai. YK/and