Respons Pemprov Atas Aduan Warga Mendapat Apresiasi

JAKARTA – Hampir 98 persen aduan warga mendapat respons dari Pemprov Jakarta, sehingga dianugerahi “Kota Mendengar.”

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar. Anugerah diserahkan dalam acara Cita Loka Festival 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemprov Jakarta menjadikan aspirasi warga sebagai landasan pengambilan kebijakan. Melalui Sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM), sebanyak 299.410 dari 305.658 laporan warga yang masuk sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026 berhasil dituntaskan atau mencapai 98 persen.

Laporan tersebut disampaikan oleh 71.112 warga melalui berbagai kanal pengaduan. Aduan yang masuk mencakup beragam persoalan. Ini mulai dari layanan publik, fasilitas kota, ketertiban umum, hingga kondisi lingkungan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang menerima langsung penghargaan itu mengatakan, pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.

“Jakarta kalau mau baik, maju, nyaman, dan aman, maka yang paling utama adalah membangun infrastruktur dan mendengarkan suara warga. Jadi, membangun itu bukan semata-mata fisik, tapi juga sisi lain,” ujarnya. Untuk itu, Pemprov Jakarta menerapkan pendekatan collaborative city making.

Ini adalah pembangunan kota yang melibatkan warga, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah sebagai mitra. Melalui pendekatan ini, kebijakan diharapkan tidak hanya lahir dari perspektif pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Menurut Pramono, keterbukaan terhadap kritik dan masukan sangat penting. Sebab dinamika Jakarta berkembang sangat cepat. Ia mengaku rutin memantau berbagai masukan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.

Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan di lapangan, seperti pencurian fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO), pemotongan kabel, kebakaran, hingga gangguan layanan publik lainnya.

“Pemprov coba untuk selalu bisa merespons dengan cepat atas aduan warga. Mendengar menjadi kata kunci untuk membangun Jakarta. Jadi, itu yang kami lakukan,” katanya.

Selain memperkuat mekanisme respons terhadap aduan masyarakat, Pemprov Jakarta juga melanjutkan program pembangunan yang belum tuntas dari periode sebelumnya serta menghadirkan berbagai inovasi baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi Jakarta menuju kota global yang aman, nyaman, inklusif, dan responsif. ν wid/G-1