Pemerintah Tegaskan Transisi Energi Bersih Tetap Jaga Ekosistem dan Tenaga Kerja

Kamis, 25 Jun 2026, 17:12 WIB

Jakarta - Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (25/6), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan transformasi menuju energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja.

Ket. Foto: Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat (kiri) dan Sekjen PBB Antonio Guterres (kanan) disaksikan Ed Miliband Menteri Energi dan Iklim Inggris dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue di forum GETES 2026 di London, Inggris, Selasa (23/6). — Sumber: Antara

Ini dilakukan, menurutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur.

Lebih lanjut, dirinya dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global karena merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurut dia, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang dimiliki Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, kebijakan transisi energi nasional dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek energi maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat.

"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.

Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mendorong percepatan transisi energi global secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat yang terdampak.

Dalam forum yang dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan energi dunia itu, Guterres menekankan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional yang transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

  • Transisi Energi

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.