Pemerintah Kabupaten Nabire Atur Pasokan dari Luar untuk Stabilkan Harga Telur Lokal

NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melakukan sejumlah langkah intervensi untuk menstabilkan stok dan harga telur ayam sekaligus melindungi peternak lokal antara lain dengan mengatur pasokan telur dari luar daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, di Nabire, Rabu (17/6) mengatakan harga telur di tingkat pedagang saat ini berkisar Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per rak berisi 30 butir, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per rak.

“Namun meski harga naik, stok telur di Nabire masih tergolong melimpah karena pasokan dari luar daerah terus masuk,” ujarnya.

Ia mengatakan data Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan pada Mei 2026 sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar, sedangkan hingga pertengahan Juni 2026 pasokan yang masuk telah mencapai 14,2 ton.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di daerah tersebut mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.

Ia mengatakan, meski stok berlimpah, harga telur lokal justru mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya produksi yang disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Hal itu menyebabkan telur lokal semakin sulit terserap pasar

Guna mengatasi hal itu, pihaknya tengah mempertimbangkan sejumlah opsi kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak lokal dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu opsi yang dikaji yakni mengurangi bahkan menghentikan sementara pasokan telur dari luar daerah apabila produksi lokal dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian subsidi pakan ternak guna membantu menekan biaya produksi peternak lokal.

"Namun kami perlu memastikan terlebih dahulu apakah produksi telur lokal sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Jika produksi melebihi kebutuhan maka regulasi terkait pasokan dari luar bisa dipertimbangkan," katanya.

Ia menegaskan seluruh kebijakan tersebut masih memerlukan kajian teknis lebih lanjut, termasuk pendataan jumlah peternak ayam petelur serta kapasitas produksi telur di Kabupaten Nabire.

Untuk itu pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nabire melakukan pemantauan langsung di pasar dan peternak ayam petelur.

"Tujuan pemantauan ini untuk memastikan beberapa komoditas pangan di pasaran tetap tersedia dan dalam kondisi stabil, termasuk komoditas telur yang saat ini mengalami kenaikan harga," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Papua Tengah di Nabire Trikurniawan Floriando menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait pengaturan pasokan telur dari luar daerah.

Namun, menurut dia, pembatasan maupun penghentian pemasukan telur dari luar daerah harus didasarkan pada surat resmi atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah.

"Kami siap mendukung, tetapi legalitas pengurangan atau penghentian pasokan dari luar merupakan kewenangan pemerintah daerah," katanya.