Sukamara-Kalteng Ajukan Lanjutan Cetak Sawah 904 Hektare pada 2026

SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengajukan kembali program cetak sawah seluas 904 hektare (ha) kepada Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan tahun 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskeptan) Sukamara Dwi Harsini di Sukamara, Kamis(28/5), mengatakan usulan tersebut merupakan kelanjutan dari program cetak sawah tahun 2025 yang berdasarkan hasil survei investigasi dan desain (SID) mencakup lahan seluas 954 hektare.

“Cetak sawah tahun 2025 di lokasi RPATA yang dikerjakan secara swakelola bersama TNI baru dapat diselesaikan 50 hektare dan saat ini sudah ditanami,” katanya menjelaskan. 

Sisa lahan seluas 904 hektare kembali diajukan kepada Direktorat LIP dan saat ini masih menunggu proses ulasan dari Direktorat Jenderal terkait. Lokasi pengembangan cetak sawah tersebut berada di wilayah Sungai Pasir, Sungai Baru dan Pulau Nibung. 

Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrem, baik kekeringan maupun banjir, agar program cetak sawah dapat berjalan berkelanjutan.

“Kami sudah bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Palangka Raya untuk pengajuan pompanisasi dan perpipaan. Karena lokasi ini saat hujan bisa banjir sehingga perlu irigasi dan pembenahan pintu air yang ada,” ujar dia.

Dwi mengatakan usulan perpipaan masih dalam tahap pengajuan untuk mendukung keberlanjutan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penanganan hama dengan menggandeng pemerintah provinsi, terutama mengatasi serangan tikus dan keong yang mulai meningkat di area pertanian. 

“Untuk hama kami bekerja sama dengan provinsi melalui bantuan fungisida untuk pengendalian dan penanganan hama tikus serta keong,” katanya.

Dia menambahkan, program cetak sawah tersebut melibatkan petani setempat dalam pengelolaannya sehingga diharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.