Pandangan Tokoh Muda NU Gus Lilur Terkait Fungsi Muktamar ke-35 Sebagai Penjaga Moral RI

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 bukan sekadar forum seremonial untuk pemilihan ketua umum dan rais aam. 

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengatakan muktamar ke-35 merupakan pijakan NU agar tetap menjadi penjaga moral RI.

"NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini," ucap Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan Indonesia berdiri karena jasa para ulama NU. RI dibangun bukan hanya oleh pidato para nasionalis di kota-kota besar, melainkan juga oleh doa, fatwa, dan darah para kiai di pesantren-pesantren kampung.

Ketika republik ini belum punya tentara yang kuat, birokrasi yang rapi, bahkan legitimasi yang kokoh di mata rakyat, kata Gus Lilur, para ulama NU sudah lebih dulu menjaga Indonesia dengan pengaruh moral mereka.

Ia mencontohkan seperti hubungan Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari.

Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hasyim.

Disebutkan bahwa dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin RI memahami bahwa dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, melainkan legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia.

Dengan demikian, dirinya menegaskan NU sejak awal mengambil posisi dekat dengan rakyat, dekat dengan negara, tetapi tidak tunduk menjadi alat negara.

"Kadang kita terlalu mudah melupakan sejarah," tuturnya.

Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan akan menggelar Muktamar ke-35 NU pada 1-5 Agustus 2026.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berharap pelaksanaan forum tertinggi di lingkungan organisasi, muktamar, tidak dijadikan sebagai ajang batu loncatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Bahwa muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk Pemilu 2029," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.

Gus Yahya mengatakan pesan tersebut telah berulang kali disampaikan selama hampir lima tahun kepemimpinannya di PBNU. Karena itu, PBNU akan mengupayakan agar muktamar tidak dimanfaatkan sebagai arena untuk kepentingan politik elektoral.