Pembangunan Sekolah Rusak di Jakarta Mulai September 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan beberapa sekolah yang rusak di Jakarta akan dimulai pada September 2026.

“Berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak, termasuk SD Negeri (Kebayoran Lama Selatan) 09, 11 dan sebagainya, sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/8).

Terkait anggaran pembangunan, kata dia, sebagian mengambil dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

“Bahkan, anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar dari pada apa yang diusulkan,” ujar Pramono.

Sementara itu, data Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk dilakukan rehabilitasi total.

Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh sekolah telah mendapat alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026-2027, sedangkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan dipercepat penanganannya pada tahun ini.

Percepatan penanganan itu dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan layak.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar.

Anggaran itu mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang.

Pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta sumber non-APBD, seperti kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai KLB, RSM/S, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah yang melibatkan perangkat daerah terkait.

Tim tersebut diberikan waktu selama satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunannya.

Hasil inventarisasi itu akan menjadi dasar penetapan prioritas penanganan, baik melalui rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, relokasi, maupun langkah penyelesaian lain, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.