Kenapa Pemerintah Baru Sekarang Mau Menyusun Rencana Induk Pariwisata
📅 Kamis, 21 Mei 2026, 06:44 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
JAKARTA – Ada pertanyaan besara, selama ini “ngapain” saja, baru sekarang Kementerian Pariwisata mau menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) hingga tahun 2045. Ini akan menjadi pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi menyampaikan, rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan, pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk enam destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk empat destinasi yang lain.
Destinasi pariwisata prioritas mencakup Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya).
"Dalam pengembangan destinasi, kolaborasi dan sinergi merupakan keharusan, dan diperlukan entitas organisasi di destination management yang berperan sebagai orkestrator di destinasi pariwisata," kata Reza.
Ia juga mengemukakan perlunya menghadirkan destinasi wisata yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, Kementerian Pariwisata telah memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung di 10 destinasi pariwisata prioritas, tiga destinasi regeneratif yang mencakup wilayah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, serta destinasi lainnya.
"Pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dan rencana bisnis. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk pembiayaan inovatif dan berkelanjutan tentu sangat diperlukan," kata Reza.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata Norman Sasono menyampaikan bahwa rencana pembangunan pariwisata merupakan turunan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025–2029, ia menjelaskan, dirancang sebagai pedoman bersama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!